ISLAM LIVE — Kasus predator seksual ponpes Pati mendadak jadi tamparan keras bagi dunia pesantren. Tempat yang mestinya jadi ruang belajar akhlak justru berubah jadi panggung tragedi. Bukan karena santri yang menyimpang, tapi karena sosok yang seharusnya jadi panutan diduga berubah jadi pelaku.
Peristiwa predator seksual ponpes Pati ini menyeret pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo di Tlogowungu. Dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati bikin publik geleng kepala. Bukan cuma karena jumlah korban, tapi juga karena pelakunya datang dari posisi yang selama ini dianggap paling layak dipercaya.
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Marwan Jafar, langsung bereaksi keras melihat kasus ini. Ia mendesak aparat kepolisian tidak setengah hati dalam mengusut kasus predator seksual ponpes Pati tersebut. “Kami sangat mengecam keras tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pengasuh ponpes terhadap puluhan santriwatinya. Kejahatan ini tidak bisa ditoleransi. Pelaku harus segera ditangkap dan dijatuhi sanksi tegas tanpa ampun,” kata Marwan di Pati, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Islamlive, Senin 4 Mei 2026.
Bagi Marwan, kasus predator seksual ponpes Pati ini bukan sekadar perkara kriminal biasa. Ini semacam tamparan keras bagi dunia pesantren yang selama ini diposisikan sebagai ruang pendidikan moral dan agama. Sekali kepercayaan itu retak, dampaknya bukan cuma dirasakan korban, tapi juga merembet ke kepercayaan publik secara luas.
Ia pun mengingatkan pihak pesantren dan aparat penegak hukum agar tidak ada upaya menutup-nutupi. Proses hukum harus berjalan terang, bukan diselipkan di balik alasan menjaga nama baik lembaga.
BACA JUGA: Pembunuhan Sadis di Rumbai Terbongkar, Mantan Menantu Jadi Otak Kejahatan
“Seharusnya pengasuh ponpes memberikan contoh yang baik kepada para santriwati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini sangat memprihatinkan, orang yang seharusnya dihormati, dipercaya, dan menjadi teladan moral, justru melakukan perbuatan asusila. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, nilai agama, dan kemanusiaan. Perbuatan pelaku telah menodai nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di pesantren. Tidak boleh ada toleransi sama sekali,” jelas Marwan.
Kalimat “pengkhianatan” di sini bukan lebay. Relasi kuasa alias senioritas di pesantren itu timpang. Santri percaya, tunduk, bahkan kadang tidak punya pilihan.
Masalahnya pun tidak berhenti di pelaku. Korban membawa beban panjang. Trauma yang tidak selesai bisa menjalar ke hidup mereka bertahun-tahun. Takut, depresi, kehilangan percaya diri, sampai kesulitan bersosialisasi.
Marwan menegaskan negara tidak boleh lepas tangan. “Kita tidak boleh mengabaikan para korban. Mereka harus mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, baik psikologis, medis, maupun hukum,” katanya.
BACA JUGA: Hardiknas di Tengah Turbulensi Global: Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Kita?
Ia juga mendorong Kementerian Agama tidak sekadar prihatin di atas kertas. Evaluasi total bahkan pencabutan izin operasional pesantren disebut sebagai opsi yang layak, mengingat jumlah korban yang tidak sedikit. Meski begitu, ia mengingatkan satu hal penting, jangan sampai satu kasus bikin semua pesantren kena stigma.
Pesantren tetap punya peran besar dalam membentuk karakter bangsa. Tapi justru karena itu, ketika ada yang menyimpang, hukum harus lebih galak, bukan malah dilunakkan. Di titik ini, publik bukan cuma menunggu pelaku dihukum, tapi juga menunggu apakah negara benar-benar hadir atau lagi-lagi cuma ramai di awal lalu hilang di tengah jalan.(*)
