ISLAM LIVE – Dinamika politik nasional pasca-pelantikan Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki babak baru yang penuh teka-teki. Dalam sebuah diskusi hangat di kanal YouTube Total Politik, pakar riset Jayadi Hanan membedah fenomena unik yang ia sebut sebagai “Rezim Perubahan dengan Wajah Lama”.
Meskipun secara personil banyak melanjutkan menteri era Jokowi, gaya kepemimpinan dan arah kebijakan Prabowo menunjukkan pergeseran fundamental yang memicu reaksi pasar dan publik.
Jayadi Hanan menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini lebih layak disebut sebagai transformasi daripada sekadar keberlanjutan murni.
Dari sisi pelaksana, memang terlihat banyak wajah lama dari era Jokowi yang dipertahankan, namun secara programatik, Prabowo membawa signature sendiri seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan State Capitalism (Kapitalisme Negara) yang berbeda dengan gaya Jokowi sebelumnya.
Namun, transisi ini bukan tanpa hambatan. Jayadi menyoroti masalah “predictability” atau kemampuan pasar untuk memprediksi kebijakan presiden.
Pidato-pidato kepresidenan yang terkadang muncul secara spontan atau “ujug-ujug” menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada kepercayaan investor dan indikator ekonomi makro.
Salah satu poin paling menarik dalam diskusi tersebut adalah adanya anomali pada angka survei terbaru. Jayadi mengungkapkan bahwa approval rating Presiden Prabowo cenderung menurun, yang dipicu oleh sentimen negatif pada sektor ekonomi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Menariknya, di tengah penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah, elektabilitas PSI (Partai Solidaritas Indonesia) justru menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.
Hal ini mengonfirmasi bahwa “Jokowi Effect” masih bekerja secara paten, namun arah dukungannya mulai bergeser dari Gerindra menuju PSI sebagai representasi politik murni keluarga Jokowi.
Pertanyaan besar mengenai nasib Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029 juga menjadi sorotan utama. Jayadi Hanan menyebutkan adanya tantangan struktural dan historis bagi Gibran untuk tetap mendampingi Prabowo di periode kedua.
“Kemungkinan untuk tidak lagi bersama Gibran itu besar,” ujar Jayadi dalam sumber tersebut. Ia berkaca pada tradisi politik di era reformasi di mana Presiden seringkali mengganti Wakil Presidennya di periode kedua demi konsolidasi politik baru atau mengakomodasi partai koalisi yang ingin menyodorkan kadernya sendiri sebagai Cawapres.
Diskusi juga menyentuh aspek krusial mengenai stabilitas nasional jika terjadi kebuntuan konstitusional. Jayadi memperingatkan bahwa jika terjadi kekacauan politik yang masif dan elit tidak solid, terdapat risiko munculnya intervensi militer atas nama kedaruratan.
Inilah yang membuat partai-partai politik saat ini cenderung “manut” dan menjaga pemerintahan Prabowo agar tetap stabil hingga 2029 demi keselamatan sistem demokrasi itu sendiri.
Sebagai penutup, Jayadi menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak memusuhi kritik publik. Karena seluruh kekuatan politik formal sudah dirangkul ke dalam koalisi, maka suara kritis kini berpindah sepenuhnya ke tangan masyarakat sipil dan pasar.
