ISLAM LIVE – Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Yaman menuduh kelompok Houthi memanfaatkan jaringan telekomunikasi sipil untuk kepentingan militer dan keamanan, termasuk mengoperasikan drone, meluncurkan proyektil, melakukan pengawasan, dan mengumpulkan intelijen. Dalam pernyataan pada Selasa, 13 Oktober 2026, kementerian juga menuduh kelompok tersebut memutus layanan internet dan telekomunikasi di Provinsi Taiz.
Menurut kementerian, penggunaan jaringan yang berada di bawah kendali Houthi untuk aktivitas militer dan pengawasan dapat membahayakan warga serta infrastruktur telekomunikasi. Kementerian juga menuding jaringan tersebut digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan disinformasi.
Khusus di Taiz, kementerian menyebut pemutusan layanan komunikasi sebagai praktik sistematis yang merugikan warga sipil. Gangguan tersebut dinilai menghambat komunikasi masyarakat dan akses terhadap layanan dasar. Kementerian juga memperingatkan bahwa pemutusan layanan berpotensi dimanfaatkan untuk menutupi dugaan pelanggaran.
Kementerian menyatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa. Pernyataan itu merupakan penilaian pemerintah Yaman terhadap tindakan yang dituduhkan kepada Houthi.
Pemerintah Yaman mendesak komunitas internasional, Uni Telekomunikasi Internasional (ITU), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menekan Houthi untuk menghentikan penggunaan jaringan telekomunikasi bagi aktivitas militer, pengawasan, dan tindakan yang dinilai membahayakan masyarakat.
Kementerian juga memperingatkan warga di wilayah yang dikuasai Houthi mengenai risiko pengawasan melalui jaringan telekomunikasi. Kepada para pekerja sektor telekomunikasi di Sana’a, kementerian menyerukan agar mereka menolak instruksi yang mengarahkan penggunaan jaringan sipil untuk operasi militer, spionase, atau tindakan yang merugikan warga.
Sebagai alternatif, pemerintah Yaman menyatakan sedang mengupayakan penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang aman serta independen di wilayah yang berada di bawah kendalinya. Upaya tersebut, menurut kementerian, ditujukan untuk menjaga keberlangsungan layanan komunikasi bagi masyarakat. Namun, pernyataan yang tersedia tidak merinci cakupan wilayah, jadwal pelaksanaan, maupun jumlah warga yang akan memperoleh akses.
