Belakangan ini, ruang publik kita kerap dihentakkan oleh berita memilukan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren. Tak pelak, kabar ini memicu gelombang kemarahan dan kekhawatiran sebagian orang tua dalam menyikapi kasus semacam ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk kecaman tersebut, muncul sebuah tren yang bagi penulis sangat jauh berbahaya, yaitu generalisasi.
Ada semacam upaya sistematis melalui framing media sosial maupun opini liar yang mencoba menyudutkan institusi pesantren secara keseluruhan. Seolah-olah, satu titik nila dalam sebuah lembaga mewakili warna seluruh samudra pendidikan Islam. Jika dibiarkan, narasi sesat ini tidak hanya merugikan dunia pendidikan, tetapi juga mengoyak kohesi sosial dan menciptakan kegelisahan yang tidak perlu hadir di masyarakat luas.
Melihat pesantren tidak bisa sesederhana melihat sebuah gedung sekolah modern dan tata kelola didalamnya. Pesantren adalah institusi yang memiliki akar sejarah yang sangat dalam, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta, pesantren telah hadir sebagai benteng pertahanan budaya, moral, dan intelektual rakyat Indonesia di masa penjajahan, baik portugis, Belanda hingga Jepang.
Perjuangan kaum ulama dan santri dalam mendorong kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah catatan kaki kecil dalam buku sejarah. Dari Resolusi Jihad hingga pertempuran-pertempuran fisik di berbagai daerah, pesantren adalah pemasok utama energi perlawanan terhadap kolonialisme. Menggeneralisasi pesantren sebagai tempat yang berisiko tinggi terhadap praktik asusila hanya karena ulah segelintir oknum, sama saja dengan menafikan sejarah panjang pengabdian institusi ini bagi bangsa.
Kita harus mampu membedakan antara sistem dan oknum. Pesantren secara fundamental mengajarkan
akhlakul karimah atau akhlak mulia dan penjagaan terhadap kehormatan manusia. Ketika terjadi penyimpangan, itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar pesantren itu sendiri.
Bahaya Framing Liar dan Sesat
Saat ini, kita menyaksikan bagaimana sebuah kasus kriminal seringkali digoreng sedemikian rupa untuk menyerang identitas keagamaan khususnya agama Islam dalam konteks Indonesia. Framing sesat ini biasanya bekerja dengan cara membesar-besarkan atau mendramatisir kasus individual seolah-olah itu adalah fenomena sistemik.
Penulis sama sekali tidak berniat mengecilkan kasus asusila yang terjadi. Namun lebih kepada kontemplasi tentang bagaimana semestinya kita merespon kasus tersebut. Karena efek fatal dengan memberikan ruang narasi dan framing liar di media sosial tentang lembaga pondok pesantren, berpotensi membuat masyarakat mulai ragu menitipkan anak-anak mereka untuk menimba ilmu agama, dan muncul stigma negatif terhadap setiap orang yang mengenakan sarung atau peci. Akan terjadi asumsi-asumsi yang dangkal dan terburu-buru dalam memberikan penilaian.
Kegelisahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita perlu sadar bahwa tidak ada satu pun lembaga pendidikan di dunia ini—baik umum, militer, maupun keagamaan—yang benar-benar steril dari potensi kejahatan jika pelakunya memiliki niat buruk. Masalahnya bukan pada pesantrennya, melainkan pada individu yang menyalahgunakan otoritasnya untuk melakukan kejahatan keji seperti asusila yang sangat menyakiti hati umat dan mengotori nilai-nilai agama Islam yang dipakai untuk menutupinya.
Kesadaran Kolektif dan Ketegasan Hukum
Lantas, bagaimana upaya kita untuk bisa memutus rantai masalah ini tanpa merusak citra pesantren? Jawabannya terletak pada kesadaran kolektif dan kecepatan bertindak.
Pertama, bagi tokoh-tokoh Islam dan Pengelola Pesantren, saya kira jangan ada lagi sikap defensif atau upaya menutupi kasus sebagai upaya menutup aib demi menjaga nama baik lembaga. Nama baik pesantren justru terjaga ketika pengelolanya dengan tegas mengutuk dan menyerahkan oknum pelaku kepada pihak berwajib. Kejujuran dan transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Kedua, bagi pemangku kebijakan, misalnya Pemerintah melalui Kementerian Agama dan aparat penegak hukum harus memiliki mekanisme respon yang cepat. Kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, adil, dan transparan. Tidak boleh ada penyelesaian di bawah tangan atau sekadar sanksi administratif. Penegakan hukum yang tegas akan membuktikan kepada masyarakat bahwa negara hadir dan sistem keadilan kita berfungsi.
Ketiga, bagi masyarakat, kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang mencoba mendiskreditkan Islam melalui isu kekerasan seksual. Kita harus mendukung pembersihan pesantren dari oknum, namun tetap menjaga rasa hormat terhadap marwah institusinya secara rasional, tidak mudah goyah oleh berbagai bentuk framing jahat yang tidak bertanggung jawab.Mengembalikan Kepercayaan
Pesantren adalah aset bangsa yang tak ternilai. Di sanalah moderasi beragama dan karakter bangsa dibentuk. Jangan biarkan perilaku satu-dua serigala berbulu domba meruntuhkan konstruksi bangunan kepercayaan yang telah dibangun selama berabad-abad oleh para kiai dan ulama terdahulu.
Menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara hukum hingga tuntas adalah cara terbaik untuk membungkam framing sesat.
Dengan keadilan yang tegak, masyarakat akan melihat bahwa pesantren tetaplah tempat yang aman, teduh, dan penuh berkah. Mari kita jaga pesantren dari predator, namun jangan biarkan pesantren menjadi korban dari prasangka yang membabi buta. Saatnya kita bergerak cepat, karena setiap detik penundaan adalah ruang bagi fitnah untuk akan terus berkembang.
