ISLAM LIVE – Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Rakhmat Hidayat, PhD., meminta pemerintah realistis dalam mengukur kemampuan fiskal negara di tengah utang yang semakin membengkak dan penerimaan pajak yang tidak selalu meningkat. Alih-alih pendidikan gratis, ia justru mendorong pemerintah untuk membenahi kesejahteraan guru terlebih dahulu.
“Jadi 3 tahun ke depan, di 2027, 2028 menurut saya isu kesejahteraan guru itu harus dibenahi. Jadi jangan terjebak dulu kepada isu yang populis tadi,” pungkas Rakhmat dalam wawancara Radio Elshinta, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk membenahi kesejahteraan guru, seperti mencairkan tunjangan profesi guru, memerhatikan daerah-daerah tempat guru mengajar, serta menyediakan sertifikasi Program Pendidikan Guru (PPG) bagi guru yang baru lulus.
Rakhmat juga menilai skor 4 untuk dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam sektor pendidikan nasional karena belum menunjukkan perubahan nyata. “Saya kasih nilai maksimal empat karena selama dua tahun ini menurut saya tidak ada perubahan signifikan dalam isu pendidikan,” papar Rakhmat.
Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari tata kelola guru, sarana prasarana, infrastruktur, hingga ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan anggaran pendidikan yang selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo banyak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pendidikan itu akar masalahnya ada di anggaran, selama dua tahun ini diambil untuk alokasi anggaran MBG dan lain-lain. Itu yang kemudian membuat fokus pendidikan terbengkalai,” jelasnya.
Dengan penilaian tersebut, Rakhmat berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan kesejahteraan guru dan persoalan mendasar pendidikan lainnya. Ia menilai isu kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian utama dalam tiga tahun ke depan, alih-alih terjebak pada wacana populis yang belum tentu sesuai dengan kemampuan fiskal negara. Pembenahan kesejahteraan guru dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
