ISLAM LIVE – Pemerintah Kabupaten Malang menghadapi tantangan serius di bidang pendidikan dengan masih adanya sekitar 32.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) dari total penduduk sekitar 2,65 juta jiwa. Persoalan itu disampaikan Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., saat menjadi keynote speaker dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan: Sinergi Kebijakan dan Aksi Nyata” di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu (14/10) siang.
Bagi Bupati Malang, forum ini memiliki makna tersendiri. Sebagai alumnus UIN Malang yang menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam pada 1985, kehadirannya bukan sekadar ajang silaturahmi dengan almamater, melainkan juga kesempatan menyuarakan persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Malang.
Ia menegaskan bahwa pendidikan berkualitas tidak cukup diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga dari sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Kondisi ribuan anak yang belum mendapatkan akses pendidikan menjadi pengingat bahwa upaya peningkatan mutu harus berjalan beriringan dengan perluasan akses. “Pendidikan harus menjadi hak yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak, bukan hanya mereka yang memiliki kemudahan ekonomi. Karena itu, pemerataan akses dan keadilan pembiayaan harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Bupati juga menyoroti amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Menurutnya, semangat konstitusi tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan pembiayaan yang lebih adil, terutama untuk mengurangi kesenjangan dukungan antara sekolah negeri, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Malang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp1,568 triliun dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran itu mencapai sekitar 33 persen dari APBD, melampaui ketentuan minimal belanja pendidikan sebesar 20 persen. Pemerintah daerah juga menargetkan intervensi terhadap 14.565 anak tidak sekolah pada 2027 melalui program pendidikan kesetaraan yang dibiayai APBD.
Tak berhenti pada alokasi anggaran, Pemkab Malang menyiapkan bantuan sosial dan hibah sebesar Rp18 miliar untuk mendukung guru swasta dan madrasah. Langkah ini diharapkan memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkuat peran tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata.
Meski demikian, sejumlah persoalan masih menyisakan pekerjaan rumah. Pada bagian akhir sarasehan, Bupati Malang menyampaikan aspirasi kepada pimpinan Komisi VIII dan Komisi X DPR RI, di antaranya perlunya solusi atas moratorium dan kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pengelolaan sekolah lebih stabil dan tidak terus bergantung pada pejabat pelaksana tugas (Plt.). “Harus ada revolusi sistem pendidikan kita agar anak-anak yang dididik di perguruan tinggi lulusannya siap mengelola kekayaan Indonesia secara mandiri dan keadilan pembiayaan pendidikan dapat dirasakan seluruh anak bangsa,” tegasnya.
