ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui pemetaan potensi daerah yang dapat mendukung rantai pasok penyelenggaraan haji. Setiap Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah didorong mengidentifikasi produk dan komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah pada 6–8 Agustus 2026 di Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kanwil Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia sebagai forum konsolidasi kebijakan dan penyusunan langkah strategis.
“Jangan sampai potensi yang dimiliki daerah hanya menjadi potensi semata. Kita harus mampu memetakan produk apa yang layak dikembangkan, memiliki daya saing, dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Inilah yang menjadi tugas bersama Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun ekonomi keumatan,” tegas Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Efendi.
Menurut Jaenal, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, Kanwil perlu lebih kreatif dalam mengidentifikasi produk unggulan yang dapat dikembangkan agar memiliki peluang menjadi bagian dari rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah.
Pengembangan ekosistem ekonomi tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain produk unggulan daerah, industri halal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan potensi tersebut diarahkan agar memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah.
Jaenal menilai besarnya jumlah jemaah haji Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan haji tidak hanya perlu dilihat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga dari peluang membangun ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Melalui Rakor dan FGD tersebut, Kementerian Haji dan Umrah membahas arah pengembangan ekosistem ekonomi haji, strategi pemberdayaan UMKM, penguatan jejaring usaha, inovasi produk daerah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi program di daerah.
