ISLAM LIVE- Setiap zaman tampaknya mengeluhkan hal yang sama: sulit menemukan pemimpin yang benar-benar ideal secara moral dan integritas. Bedanya hanya konteksnya. Dulu orang mengeluh tentang penguasa yang lalim, sekarang kita bicara tentang politisi oportunis, pemimpin yang lebih sibuk mengelola citra daripada substansi, atau tokoh yang lihai beretorika di media tetapi miskin kebijaksanaan. Menariknya, lebih dari seribu tahun lalu, Al-Farabi sudah memikirkan persoalan ini dengan sangat serius.
Dalam kitab Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, ia berbicara tentang sosok pemimpin ideal dengan standar yang, kalau dibaca hari ini, rasa-rasanya hampir mustahil deh. Bagi Al-Farabi, pemimpin bukan hanya tampilan pejabat yang mengelola administrasi negara. Ia bukan hanya pengambil keputusan, bukan juga ala figur simbolik yang duduk di puncak kekuasaan. Pemimpin adalah pusat orientasi moral masyarakat.
و هو الإمام، و هو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة، و هو رئيس الأمة الفاضلة
“Ia adalah imam, pemimpin pertama bagi kota utama, dan pemimpin umat utama.” (Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 123)
Cara pandang ini penting, karena mengindikasikan bahwa Al-Farabi tidak memahami politik sekadar sebagai perebutan kekuasaan saja. Tapi politik baginya adalah seni mengarahkan kehidupan bersama menuju kebaikan. Karena itu, ukuran yang ia gunakan pun bukan ukuran yang lazim dipakai dalam politik praktis hari ini. Ia tidak memulai dari popularitas, kekuatan jaringan, kemampuan memenangkan pemilu, atau kelihaian membangun koalisi. Ia memulai dari manusia itu sendiri: seperti apa jiwanya, bagaimana akalnya bekerja, apakah ia mampu mengendalikan hasratnya, apakah ia mencintai keadilan, dan apakah ia cukup berani untuk membela kebenaran.
Daftar syarat yang diajukan Al-Farabi sangat panjang. Pemimpin ideal harus sehat fisiknya, tajam daya pikirnya, kuat ingatannya, cepat menangkap persoalan, fasih berbicara, mencintai ilmu, tidak rakus terhadap kenikmatan dunia, mencintai kejujuran, membenci kebohongan, memiliki jiwa besar, tidak diperbudak uang, adil, dan berani. Kalau dibaca dengan teliti, ini semacam display manusia unggul yang menggabungkan filsuf, guru, hakim, negarawan, bahkan seseorang yang punya disiplin batin.
Mengapa tuntutannya setinggi itu? Apakah ini terlihat utopis? Karena bagi Al-Farabi, politik tidak pernah bisa dipisahkan dari karakter manusia yang menjalankannya. Sistem sehebat apa pun bisa rusak jika berada di tangan orang yang salah dan tidak kompeten. Orang yang rakus akan menjadikan jabatan sebagai ambisi untuk menguasai banyak hal. Orang yang mencintai uang atau materi akan menjadikan kekuasaan sebagai transaksi politik saling sandra. Orang yang penakut akan mudah mengorbankan keadilan demi keselamatan dirinya dan circlenya. Bahkan orang yang cerdas tetapi miskin moral bisa menciptakan penindasan yang jauh lebih sistematis daripada orang bodoh yang kasar. Dalam cara pandang ini, persoalan politik pada dasarnya adalah persoalan etika.
Yang perlu di highlight juga, Al-Farabi ternyata sangat realistis. Ia tahu bahwa manusia yang memiliki karakter seperti itu hampir mustahil ditemukan.
و اجتماع هذه كلها في إنسان واحد عسر
“Dan berkumpulnya semua sifat itu dalam satu manusia adalah hal yang sulit.” ( Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 125)
Pengakuan ini penting. Al-Farabi bukan sedang menulis fantasi tentang manusia super. Ia sadar realitas manusia penuh keterbatasan. Tetapi justru di sinilah hasil olah pikirannya cukup matang. Ketika figur ideal itu tidak ditemukan, ia tidak berhenti. Ia membuka kemungkinan kepemimpinan kolektif. Jika kualitas-kualitas itu tersebar pada beberapa orang, yang satu memiliki hikmah, yang lain kemampuan teknis, yang lain keberanian, yang lain kecakapan membaca keadaan, tapi mereka mampu bekerja sama dan harmonis, maka fungsi kepemimpinan tetap bisa berjalan.
Gagasan ini menurut penulis cukup mengejutkan karena sangat dekat dengan cara modern memahami institusi. Meski lahir dalam konteks abad pertengahan, Al-Farabi tampaknya sudah memahami bahwa satu manusia sempurna adalah ilusi, sehingga yang lebih realistis adalah membangun struktur yang memungkinkan keunggulan-keunggulan itu saling melengkapi atau saling mengisi tupoksi.
Namun yang paling penting dalam seluruh gagasannya adalah obsesinya pada hikmah; kebijaksanaan. Bagi Al-Farabi, kemampuan teknis saja tidak cukup. Administrasi yang efisien saja tidak cukup. Kepemimpinan membutuhkan kebijaksanaan, yakni kemampuan melihat tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan sesaat.
Melihat konteks hari ini. Kita hidup di zaman ketika kecakapan teknis sering dianggap sudah cukup untuk memimpin. Selama seseorang efisien, komunikatif, dan mampu membuat sistem berjalan, ia dianggap layak. Tetapi Al-Farabi seperti mengingatkan bahwa sistem bisa tetap berjalan sambil kehilangan arah. Negara bisa tampak stabil sambil diam-diam bobrok dari dalam dan lama-lama tercium oleh para pengamat. Hukum bisa ditegakkan sambil kehilangan ruh keadilan.
Mungkin inilah yang membuat pemikiran Al-Farabi tetap mengganggu sekaligus penting. Ia memaksa kita bertanya dengan jujur: sebenarnya apa yang kita cari dari seorang pemimpin? Apakah cukup seseorang yang bisa menang dalam kompetisi politik? Apakah cukup orang yang pandai berbicara? Atau diam-diam kita tahu bahwa yang kita butuhkan jauh lebih sulit daripada itu: seseorang yang matang secara moral.
Tentu model Al-Farabi tidak bisa langsung di movement begitu saja ke dunia modern. Demokrasi justru dibangun atas kesadaran bahwa manusia terbatas dan kekuasaan harus dibatasi. Tetapi justru karena itu kritik Al-Farabi tetap relevan. Demokrasi bisa memilih pemimpin, tetapi tidak otomatis melahirkan manusia bijak.
Dan mungkin di situlah masalah kita yang sesungguhnya. Kita sudah membangun sistem politik yang rumit, tetapi belum menemukan cara memastikan orang yang mengisinya memiliki kedewasaan jiwa yang cukup.
Barangkali sejak dulu persoalan politik memang bukan pertama-tama soal sistem. Melainkan soal manusia yang jiwanya terlalu kecil untuk kekuasaan yang terlalu besar.
