ISLAM LIVE – Di tengah kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan menggantikan banyak pekerjaan, Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP) Alexander De Croo menilai proyeksi pengangguran global masih bisa berubah melalui kebijakan tenaga kerja yang aktif. Menurutnya, meskipun AI berkembang sangat cepat dan menggantikan banyak pekerjaan administratif atau repetitif, ada bidang-bidang tertentu yang sangat bergantung pada sentuhan dan interaksi langsung antarmanusia.
Sektor seperti perawatan kesehatan, pertanian, dan pariwisata akan tetap menyerap dan menciptakan banyak lapangan kerja di masa depan karena tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin atau AI. “Penciptaan lapangan kerja sebenarnya adalah satu-satunya cara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi United Nations, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan De Croo di tengah peringatan bahwa sekitar 800 juta anak muda di negara-negara berkembang yang akan memasuki dunia kerja dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mendapatkan pekerjaan kecuali negara-negara bertindak. “Jika kita melihat 15 tahun ke depan, akan ada 1,2 miliar anak muda yang lulus sekolah dan masuk ke dunia kerja,” ujar De Croo. “Sayangnya, hanya 400 juta orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk 800 juta orang lainnya, tidak ada pekerjaan yang tersedia,” paparnya lagi.
De Croo mengatakan kesenjangan tersebut dipicu oleh faktor kependudukan. Di banyak negara berkembang, usia median penduduknya berkisar antara 18 hingga 25 tahun. Angka proyeksi pengangguran yang besar itu dihitung berdasarkan kondisi teknologi yang ada saat ini. Artinya, jika cara kerja dan kondisi ekonomi berjalan seperti sekarang tanpa perubahan atau terobosan kebijakan, lapangan kerja yang tersedia tidak akan mampu menampung banyaknya anak muda yang lulus sekolah. “Situasi ini tidak akan berjalan begitu saja. Ini adalah hasil dari kebijakan,” ujar De Croo.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, UNDP membuat program baru bernama Investment Accelerator untuk membantu pemerintah di negara-negara berkembang agar proyek-proyek yang bisa membuka lapangan kerja benar-benar mendapatkan modal dan dapat berjalan dengan sukses. Program ini akan membantu pemerintah memperbaiki kebijakan investasi dan kerangka hukum, menyiapkan proyek-proyek yang siap didanai, serta mengawalnya dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.
Sementara itu, program Jobs for Prosperity Facility akan membantu negara-negara mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menyelaraskan keterampilan pekerja dengan kebutuhan pemberi kerja, serta mengatasi berbagai hambatan bagi investasi bisnis dan perekrutan tenaga kerja.
Kedua inisiatif ini didukung oleh perluasan kerja sama dengan Kelompok Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, serta Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Program percontohannya sendiri sudah mulai berjalan di Nepal, Yaman, Haiti, Libanon, dan Ghana.
Peluncuran inisiatif tersebut dilakukan saat banyak negara berkembang menghadapi “tiga guncangan”, yakni biaya energi yang tinggi, fenomena El Niño paling parah sejak tahun 1950, serta biaya pinjaman utang yang sangat mahal. Berdasarkan laporan terbaru UNDP berjudul No Time to Recover, rata-rata negara berkembang kini harus menghabiskan 9,5 persen dari total pendapatan pemerintah hanya untuk membayar bunga utang. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensional mengalami peningkatan.
“Angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua. Meskipun ekonomi global terbukti lebih tangguh dari perkiraan, ketangguhan itu tidak dirasakan secara merata oleh semua pihak,” ujar De Croo. “Beberapa negara masih memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Namun, negara-negara lainnya tidak memiliki fondasi yang cukup untuk bertahan dari guncangan berikutnya,” tambahnya.
