ISLAM LIVE – Ketua Gulf Research Center, Abdulaziz Sager, menilai Arab Saudi tidak seharusnya berharap banyak pada negosiasi politik dengan kelompok Houthi di Yaman. Menurutnya, upaya dialog sebelumnya gagal mengubah perilaku kelompok tersebut, sementara serangan terhadap infrastruktur penting Saudi menunjukkan peningkatan eskalasi konflik.
Dalam podcast Arab Views di Riyadh, Sager menyoroti dua serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid pada 10 dan 11 Oktober. Ia menilai serangan tersebut menjadi sinyal bahwa pembicaraan politik dengan Houthi tidak akan efektif dalam kondisi saat ini.
Sager mengatakan, pengalaman negosiasi sebelumnya, termasuk di Kuwait, Stockholm, dan Muscat, belum menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Ia juga menuduh Houthi mendapat arahan dan dukungan dari Iran serta berupaya memperkuat posisi tawar melalui serangan terhadap infrastruktur strategis.
Menurut Sager, Houthi menginginkan Arab Saudi menghentikan dukungan kepada pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan membayar kewajiban yang, menurutnya, tidak seharusnya dibebankan kepada Riyadh. Ia memperingatkan bahwa menarik diri dari konflik tanpa penyelesaian yang jelas berisiko memperkuat posisi Houthi dan memperdalam perpecahan di Yaman.
Ia juga menilai konflik tersebut berkaitan langsung dengan keamanan nasional Saudi, mengingat Yaman berbatasan dengan Arab Saudi sepanjang sekitar 1.450 kilometer. Karena itu, menurut Sager, Riyadh tidak dapat membiarkan kelompok bersenjata yang didukung kekuatan eksternal memperluas pengaruhnya di sepanjang perbatasan kerajaan.
Sager menegaskan bahwa prioritas saat ini seharusnya adalah melemahkan kemampuan militer Houthi sebelum melanjutkan pembicaraan politik. “Saya pikir saat ini kita perlu meraih kemenangan militer atas Houthi, menghancurkan tempat penyimpanan dan kemampuan militer mereka,” ujarnya dalam wawancara tersebut.
Meski mengutamakan tekanan militer, Sager tidak sepenuhnya menutup kemungkinan negosiasi pada masa mendatang. Menurutnya, pembicaraan dapat dilanjutkan untuk membahas pertukaran tawanan perang dan persoalan yang belum terselesaikan dari kesepakatan sebelumnya, termasuk yang terkait dengan Stockholm dan Kuwait.
