ISLAM LIVE – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kritik terkait kelayakan bisnis dan risiko pembiayaan yang berpotensi membebani anggaran desa. Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR, Deddy Sitorus, memperingatkan bahwa desain program yang seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal dapat meningkatkan risiko kegagalan.
“Kopdes ini berpotensi gagal lebih dari 90 persen dan jadi beban hingga bertahun-tahun ke depan. Saya khawatir di tahun-tahun mendatang akan banyak orang yang harus berhadapan dengan hukum karena pelaksanaan proyek ini yang cenderung sembrono,” kata Deddy, Sabtu (17/10/2026).
Kritik serupa disampaikan INDEF. Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai target operasional 8.000 koperasi tidak realistis karena menghadapi kendala proyeksi keuangan, infrastruktur, dan tata kelola.
“Menurut saya target operasional 8.000 Kopdes Merah Putih ini tidak realistis karena berbagai kendala mendasar pada proyeksi finansial, infrastruktur, hingga tata kelola di lapangan,” ujar Esther, Rabu (14/10/2026).
Di sisi lain, pemerintah menargetkan 35.000 koperasi beroperasi hingga akhir 2026. Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, sebelumnya menyebut aset koperasi diharapkan menjadi milik desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Perdebatan ini menyoroti persoalan mendasar: jika koperasi gagal membayar pinjaman, sejauh mana desa harus menanggung risikonya?
