ISLAM LIVE – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pendidikan afirmasi bagi murid prasejahtera untuk mencegah putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Program ini menyasar murid kelas X, XI, dan XII di sekolah negeri maupun swasta.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bantuan ini merupakan bentuk dukungan menjaga kesempatan belajar bagi anak-anak yang membutuhkan. “Bantuan ini jangan hanya dilihat dari nilai nominalnya. Di balik setiap bantuan, ada cita-cita anak yang harus dijaga, perjuangan orang tua yang harus didukung, serta masa depan yang harus dipersiapkan bersama,” kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam keterangan yang diterima di Magetan, Minggu (11/10/2026).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan ketentuan program tersebut untuk menghindari penerimaan bantuan sejenis secara bersamaan. “Bantuan afirmasi ini tidak dapat digabungkan dengan program bantuan sejenis, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sejenisnya, sesuai ketentuan program,” kata Aries.
Pihaknya berharap para penerima memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pembelajaran dan keperluan penunjang sekolah. Dengan demikian, bantuan dapat meringankan beban keluarga dan murid dapat terus belajar mempersiapkan masa depan.
Pada 2026, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp50 miliar untuk 50.000 murid afirmasi SMA, SMK, dan SLB. Setiap murid menerima bantuan sebesar Rp1 juta untuk meringankan kebutuhan pendidikan.
Alokasi tersebut terdiri atas Rp4,275 miliar bagi 4.275 murid dalam APBD murni dan tambahan Rp45,725 miliar bagi 45.725 murid melalui Perubahan APBD. Penyerahan bantuan dilakukan di berbagai daerah, termasuk Magetan dan Blitar.
Di SMAN 2 Magetan, Khofifah menyerahkan bantuan senilai Rp1,156 miliar untuk 1.156 murid. Rinciannya, 110 murid dalam APBD murni dan 1.046 murid dalam P-APBD. Menurut jenjangnya, alokasi di Magetan mencakup 406 murid SMA, 596 murid SMK, dan 154 murid SLB.
Sementara itu, alokasi bantuan bagi Blitar Raya mencapai Rp2,25 miliar untuk 2.250 murid. Alokasi itu terdiri atas 225 murid dalam APBD murni dan tambahan 2.025 murid dalam P-APBD, mencakup 315 murid SMA, 608 murid SMK, dan 1.327 murid SLB. Menurut Khofifah, penyerahan di berbagai daerah menjadi bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif.
