ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola anggaran sebesar Rp3,1 triliun pada Tahun Anggaran 2026, termasuk alokasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan program semester I, Kemenhaj mulai membahas arah kebijakan dan perencanaan anggaran untuk mendukung program prioritas pada 2027.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Kinerja Semester I Kemenhaj Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Selasa (4/8/2026). Forum tersebut diikuti seluruh unit kerja di lingkungan Kemenhaj dan menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga strategis.
“Selain menilai capaian di semester pertama, forum ini juga membahas arah kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2027 guna memastikan kesinambungan pelaksanaan program-program prioritas kementerian di masa mendatang,” ujar Kepala Biro Perencanaan Kemenhaj M. Noer Alya Fitra.
Menurut Fitra, pembahasan perencanaan anggaran 2027 dilakukan bersamaan dengan evaluasi program semester I. Dengan demikian, hasil pelaksanaan program pada tahun berjalan menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan dan program prioritas kementerian pada periode berikutnya.
Dalam forum tersebut, anggaran Kemenhaj Tahun Anggaran 2026 disebut mencapai Rp3,1 triliun. Anggaran itu mencakup alokasi SBSN yang menjadi bagian dari anggaran kementerian.
Pembahasan juga diarahkan pada kesinambungan program prioritas Kemenhaj pada 2027. Arah kebijakan tersebut berkaitan dengan sasaran strategis kementerian yang mencakup pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta penguatan tata kelola organisasi.
