ISLAM LIVE – Usai berakhirnya penyelenggaraan ibadah haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah mulai menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, termasuk menyampaikan laporan pelaksanaan haji kepada Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan perubahan tata kelola keuangan haji sebagai bagian dari reformasi sistem perhajian nasional.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan menemui Presiden Prabowo setelah seluruh rangkaian penyelenggaraan haji tahun ini selesai.
Menurut Dahnil, perubahan tata kelola keuangan haji diperlukan agar pengelolaan dana umat dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka dan transparan. Sepulang dari sini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden Prabowo dan berkomunikasi dengan DPR,” kata Dahnil di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Kamis, 4 Juni 2026.
Dia menegaskan, upaya pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem perhajian nasional. Namun demikian, Dahnil belum mengungkap secara rinci bentuk perubahan yang akan diajukan kepada Presiden maupun DPR.
“Kita harus ambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tata kelola perhajian kita,” tegas Dahnil.
Rencana tersebut menjadi salah satu agenda yang akan dibahas pascapenyelenggaraan haji 2026, seiring upaya memperkuat tata kelola perhajian agar lebih efektif dan transparan.
