Oleh: Ramdan Nugraha
Dalam jagat politik Indonesia, perubahan haluan ideologis adalah menu sehari-hari. Namun, ketika Budiman Sudjatmiko—ikon perlawanan kiri-kerakyatan era ’98, pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan mantan tahanan politik Orde Baru—memilih jangkar di dalam pelukan pemerintahan yang kental dengan corak militeristik hari ini, publik mengalami sejenis cognitive dissonance, kondisi ketidaknyamanan mental akibat memegang dua keyakinan yang bertentangan.
Mengapa sang Promethean yang dahulu membakar menara gading otoritarianisme kini justru nyaman duduk di salah satu kursinya
Untuk menjawab teka-teki ini, kita tidak bisa sekadar menggunakan kacamata hitam-putih moralitas moralistik seperti pengkhianatan. Kita harus membedah isi kepala Budiman melalui pendekatan realisme politik dan melihat bagaimana karakter aktivismenya berevolusi—atau bertransformasi—jika dikorelasikan dengan kemunculan heroisme baru dari rahim almamater yang sama, seperti mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Paradoks Gramscian: Dari Perlawanan ke Hegemoni
Pada tahun 1996, Budiman adalah representasi dari apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai intelektual organik—ia bergerak bersama massa, mengorganisasi buruh tani, dan mengartikulasikan kemarahan struktural melawan rezim militer. Bagi generasi ’98, Budiman adalah simbol bahwa tubuh kurus mahasiswa bisa menjadi batu sandungan bagi laras panjang senapan para serdadu.
Namun, politik elektoral pasca-reformasi mengubah segalanya. Pilihan Budiman untuk melebur ke dalam kekuasaan hari ini membongkar tesis lama: apakah untuk mengubah sistem kita harus menghancurkannya dari luar, atau merebut kemudinya dari dalam
Budiman tampaknya memilih opsi kedua dengan kalkulasi yang sangat pragmatis. Menggunakan narasi digital, modernisasi desa, hingga lompatan teknologi, ia mencoba merasionalkan posisinya. Di mata Budiman, berselancar di atas gelombang kekuasaan yang militeristik bukanlah kekalahan ideologis, melainkan adopsi dari konsep state-led development—pembangunan yang dikomandoi secara terpusat dan tegas demi stabilitas ekonomi.
Ironisnya, stabilitas yang berporos pada militerisme ini adalah hantu yang sama yang ia usir tiga dekade lalu, Orde Baru milik Suharto. Budiman bertransformasi dari pengritik hegemoni menjadi bagian dari mesin hegemoni itu sendiri.
Menariknya, dialektika sejarah selalu melahirkan antitesis. Ketika Budiman datang kembali ke almamater kampusnya di UGM sebagai representasi penguasa, ia justru dihadang oleh badai interupsi dari mahasiswa.
Di luar panggung formal, corak perlawanan itu kini menemukan wajahnya pada sosok Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM yang secara vokal menguliti program-program mercusuar pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika kita bedah secara komparatif, ada paralelitas psikologis dan metodologis yang kuat antara gaya aktivisme Tiyo saat ini dengan Budiman tempo dulu.
Budiman tumbuh dari kegelisahan sosiologis masyarakat bawah. Begitu pula Tiyo, seorang anak keluarga biasa dari Kudus yang menembus UGM lewat jalur Paket C. Latar belakang non-elit ini memberikan dorongan moral dan kepekaan akar rumput yang organik, mereka tidak bicara teori dari menara gading, melainkan dari pembacaan realitas empiris.
Budiman muda dikenal piawai menulis manifesto politik yang puitis namun membakar. Tiyo, yang memiliki rekam jejak kuat di bidang teater dan puisi sastra, mereplikasi gaya ini. Ia tidak hanya berdemonstrasi dengan otot, tetapi mengemas kritik politik dengan estetika verbal—seperti saat ia menyebut gaya kepemimpinan puncak hari ini lebih mirip motivator ketimbang eksekutor kebijakan publik.
Di era Orde Baru, Budiman diburu dan dipenjara. Di era demokrasi digital hari ini, Tiyo menghadapi represi dalam bentuk baru yang lebih subtil (cyber-surveillance), mulai dari teror digital hingga temuan alat pelacak misterius di mobilnya sepulang dari aksi di Gejayan.
Tragedi Siklus Generasi
Korelasi antara Budiman dan Tiyo menyajikan potret satir tentang siklus pergerakan di Indonesia. Budiman, dalam sebuah forum di UGM, sempat mencoba melakukan “kooptasi naratif” dengan menceritakan bagaimana elite kekuasaan menaruh perhatian pada Tiyo agar “jangan ada yang menyentuh dirinya.” Di satu sisi, ini terbaca sebagai upaya akomodasi politik ala paternalistik penguasa, yaitu mencoba menjinakkan singa muda dengan belas kasihan struktural.
Respons Tiyo yang menohok di media sosialnya—bahwa “penjilat tidak layak mendapat tempat di kampus rakyat”—menegaskan jurang pemisah yang lebar. Tiyo menolak dikooptasi oleh romantisme masa lalu Budiman yang kini telah menggadaikan daya kritisnya demi konsesi politik.
Pada akhirnya, apa yang terjadi pada Budiman Sudjatmiko adalah pelajaran berharga bagi Tiyo Ardianto dan generasi aktivis muda hari ini. Kekuasaan memiliki daya lumer yang luar biasa tinggi. Politik kekuasaan sanggup mencairkan idealisme sekeras apa pun jika sang aktivis tidak memiliki jangkar etis yang kuat.
Sejarah akan mencatat apakah Tiyo akan tetap setia berdiri sebagai kompas moral bangsa di luar pagar, ataukah tiga puluh tahun dari sekarang, ia akan duduk di kursi kekuasaan, tersenyum lebar, dan menghadapi pengusiran yang sama dari mahasiswa muda generasi berikutnya—sama persis seperti yang dialami Budiman hari ini.
Time will tell!
Sapere Aude!
Ramdan Nugraha adalah mahasiswa program doktoral (Ph.D) dengan konsentrasi Peace Studies di Thaksin University, Thailand.
