ISLAM LIVE — Pengamat politik dan Indonesianis asal Australia, Prof. Greg Barton, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengarungi dinamika demokrasi Indonesia. Dalam perbincangan di kanal YouTube Total Politik, Barton menilai bahwa meski Presiden Prabowo memiliki intensi dan retorika populis yang baik, pemerintahannya kini dibayangi oleh krisis kepercayaan (crisis of confidence) akibat melemahnya tim teknokrat dan kendala pada eksekusi kebijakan di tingkat kabinet.
Barton mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi kepemimpinan nasional saat ini bukanlah pada komunikasi publik atau retorika pidato, melainkan pada penerapaan ide secara konkret (execution gap). Menurutnya, berbagai program unggulan yang beritikad baik—seperti Program Makanan Bergizi Gratis—berisiko memicu persepsi buruk publik apabila tidak ditopang oleh kesiapan teknis, penanganan logistik, dan standar keamanan yang ketat.
Ekspektasi publik yang dinilai sangat tinggi setelah melalui 20 tahun stabilitas politik di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi membuat masyarakat mudah merasa kecewa ketika hasil kerja teknokratik belum berjalan secara terstruktur.
Akar masalah lain yang disoroti Barton adalah tergesernya porsi teknokrat oleh kelompok loyalis politik di dalam kabinet. Barton menyayangkan kian menyempitnya ruang bagi para ahli di kementerian strategis, lantaran posisi menteri lebih banyak diisi oleh sosok penentu kebijakan yang berlatar belakang loyalis politik ketimbang profesional yang menguasai bidangnya.
Menggunakan analogi pewayangan, Barton menggambarkan Presiden Prabowo sebagai sosok “Rama” yang membutuhkan pendamping sekelas “Hanoman”—yakni pembantu yang disiplin, memiliki keahlian teknokratik, berani memberikan kritik membangun (loyal critic), serta bertindak demi kepentingan bangsa. Ia memperingatkan risiko politik apabila kabinet justru dikelilingi oleh pihak yang sekadar mencari keuntungan pribadi tanpa kapasitas eksekusi yang memadai.
Barton mencatat adanya kecenderungan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dari kisaran awal 80 persen menjadi sekitar 50 persen. Jika tidak ada perbaikan signifikan, ia memproyeksikan timbulnya risiko politik di mana posisi Prabowo pada Pemilu mendatang tidak lagi terjamin penuh, sebagaimana dialami oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter atau George H.W. Bush yang gagal melaju ke periode kedua akibat depresi kepercayaan publik.
Sebagai langkah antisipasi, Barton menyarankan agar Presiden Prabowo tidak ragu melakukan evaluasi atau perombakan kabinet (reshuffle), khususnya pada posisi menteri bidang ekonomi dan luar negeri. Selain itu, memaksimalkan dukungan serta peran figur-figur senior seperti SBY dan Jokowi dianggap sebagai strategi penting untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik.
Barton memuji antusiasme Presiden Prabowo yang aktif membawa nama Indonesia di tingkat global. Namun, ia mengingatkan agar diplomasi Indonesia tetap berpijak pada prinsip demokrasi dan pesan strategis yang utuh. Barton menyarankan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada hubungan diplomasi dengan negara ber-rezim otoriter seperti Rusia atau Turki, melainkan memperkuat kemitraan dengan negara-negara demokrasi di Asia, Eropa, dan lembaga internasional yang membawa manfaat nyata bagi ekonomi nasional.
