ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadikan evaluasi program dan anggaran 2026 sebagai pijakan untuk menyusun anggaran 2027 yang lebih realistis, efektif, dan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI Teguh Dwi Nugroho mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian, mengidentifikasi kendala, serta memperbaiki perencanaan program dan anggaran tahun berikutnya. Hal tersebut disampaikan dalam agenda Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2026 serta Persiapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 Kemenhaj RI di Surabaya, Rabu (16/9/2026).
“Evaluasi ini menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun postur anggaran 2027. Kita harus melihat apa yang sudah berjalan, apa yang masih menjadi kendala, dan apa yang harus diperbaiki,” ujar Teguh saat memberikan arahan melalui sambungan Zoom.
Dalam pelaksanaan anggaran 2026, Teguh mengakui penyerapan belum maksimal. Salah satu kendalanya berkaitan dengan proses pencairan dana dan waktu tersedianya sebagian anggaran yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT), yang turut memengaruhi pelaksanaan program.
Meski demikian, ia menegaskan capaian anggaran harus dilihat bersama dengan capaian kinerja. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2026 tetap menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas pelayanan kepada jemaah. Untuk sisa tahun anggaran 2026, seluruh satuan kerja diminta menyusun strategi taktis agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran berjalan optimal, tepat sasaran, dan tetap akuntabel.
Sementara untuk 2027, penyusunan anggaran akan diarahkan pada kebutuhan strategis Kemenhaj, terutama transformasi kelembagaan dan digitalisasi layanan haji dan umrah. Perencanaan dilakukan secara bottom up dengan memperhatikan kebutuhan nyata satuan kerja dan peningkatan kualitas pelayanan, termasuk strategi persiapan haji serta penguatan perhatian terhadap istithaah kesehatan jemaah.
