ISLAM LIVE – Pemerintah Prancis akan mengerahkan personel militer untuk memperkuat kepolisian dalam mengamankan demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026). Langkah ini diambil setelah pemerintah mengakui kelemahan dalam penanganan kerusuhan yang melanda sejumlah kota pada akhir pekan lalu.
Pada Selasa (20/10/2026), Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan operasi pengamanan mendatang akan berlangsung dalam skala besar. Kerusuhan pada 17 Oktober melanda Paris, Marseille, Lyon, dan sejumlah kota lainnya, disertai penjarahan serta perusakan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menegaskan militer akan bertugas bersama polisi, sementara pemerintah berjanji mengevaluasi taktik pengamanan yang dinilai gagal melindungi sejumlah pusat kota.
Lecornu mengakui adanya kegagalan intelijen dan menyebut penempatan polisi yang terlalu statis sebagai salah satu kelemahan dalam respons aparat. Ia juga mengakui keputusan untuk tidak membatalkan cuti personel kepolisian sebagai kesalahan. Nuñez menyampaikan penyesalan dan menerima tanggung jawab atas kekurangan tersebut.
Pemerintah menyatakan pemberlakuan jam malam terbatas di sejumlah wilayah terdampak membantu memulihkan ketertiban. Sementara itu, parlemen membentuk komisi penyelidikan untuk mengungkap penyebab kerusuhan, dan aparat menugaskan 200 penyelidik guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.
Di Limoges, polisi menangkap seorang pria yang dicurigai memicu kebakaran yang menghancurkan balai kota bersejarah saat kerusuhan. Pejabat setempat mengatakan pria tersebut masuk dalam daftar pemantauan keamanan dan tergabung dalam kelompok ultra-kiri. Secara terpisah, anggota parlemen Sylvain Maillard mengatakan sejumlah aplikasi diduga digunakan sebagai sarana komunikasi oleh para pelaku kerusuhan dan penjarahan.
Dampak kerusuhan turut dirasakan sektor ekonomi. Carrefour melaporkan kerugian puluhan juta euro akibat pencurian dan kerusakan. Pada Selasa, imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun juga menyentuh tingkat tertinggi dalam 24 tahun, seiring kekhawatiran investor terhadap kemungkinan berlanjutnya gejolak.
