ISLAM LIVE – Pemerintah tengah memulai langkah besar dengan membentuk Universitas Republik Indonesia (URI), sebuah institusi yang diproyeksikan menjadi ekosistem pencetak kepemimpinan nasional masa depan.
Namun, kebijakan ini memicu perdebatan sengit antara ambisi visi jangka panjang dengan realitas legalitas serta beban anggaran negara.
Dalam diskusi “Head to Head” di CNN Indonesia, terungkap bahwa URI direncanakan akan membangun 10 universitas dengan misi mencetak calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.
Deputi I Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fahd Pahdevi, menjelaskan bahwa URI merupakan bentuk investasi jangka panjang Presiden untuk menyiapkan pemimpin Indonesia 20-30 tahun ke depan.
URI bukan sekadar perguruan tinggi biasa, melainkan bagian dari Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang akan mengintegrasikan berbagai institusi, termasuk sekolah unggulan dan lembaga kedinasan.
“Ini adalah ekosistem pencetak kepemimpinan nasional. Fokusnya adalah pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan Medicine, yang saat ini dirasa masih kurang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Fahd.
Ali Mukhtar Ngabalin, politisi Partai Golkar, menegaskan bahwa pembentukan URI merupakan manifestasi kegelisahan Presiden atas maraknya korupsi (extraordinary crime) di kalangan pejabat.
Ia membela penggunaan istilah “Gubernur” yang dipersoalkan, dengan menyebutnya sebagai padanan dari “nahkoda” atau pemandu lembaga.
Ngabalin menekankan pentingnya segera memulai langkah ini demi masa depan kepemimpinan nasional daripada terjebak dalam perdebatan administratif di awal.
Senada dengan hal tersebut, Ahmad Alimudin (Founder “Mari Kita Bahas”) mengklarifikasi bahwa URI bukanlah pesaing universitas umum bagi lulusan SMA.
Menurutnya, fokus URI adalah mendidik pejabat yang sudah duduk di posisi strategis (BUMN atau ASN) untuk memperkuat integritas mereka melalui “Pendidikan Kebangsaan”.
Ia berharap publik tidak terlalu banyak berspekulasi dan melihat cita-cita besarnya dalam memperbaiki sumber daya manusia.
Media Wahyudi Askar dari Celios memberikan kritik pedas terkait transparansi anggaran. Ia menyoroti inkonsistensi narasi pemerintah yang awalnya menyebut pembangunan sekolah STEM dan Kedokteran di depan Russell Group Inggris, namun kemudian berubah menjadi “Pendidikan Kebangsaan”.
“Bagaimana mungkin kita membangun 10 kampus baru saat ribuan kampus lain rusak dan dosen hanya digaji ratusan ribu? Ini irasionalitas yang harus dilawan,” tegas Media.
Ia juga mencatat adanya potensi kerugian negara karena pemerintah masih memiliki utang tunjangan kinerja (tukin) dosen PNS sebesar Rp5,7 triliun yang belum dibayar.
Dari sisi akademisi, Prof. Hikmahanto Juwana memperingatkan risiko munculnya “super elit” yang justru bisa menutup peluang kepemimpinan bagi masyarakat umum yang tidak lulus dari URI.
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan proyek ini jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional di masa depan.
Perwakilan mahasiswa, Farel Pascal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), turut mempertanyakan urgensi URI. Ia menilai fungsi mencetak pemimpin berintegritas sebenarnya sudah menjadi nafas dari institusi yang ada seperti IPDN atau jurusan Ilmu Politik di berbagai universitas.
“Jika URI dibangun untuk itu, apakah institusi yang lain akan tersingkir?” tanyanya
