ISLAM LIVE – Pemerintah memastikan guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri tetap memperoleh pembayaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah. Sebanyak 20 persen dari dana BOS dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan gaji guru non-ASN di sekolah negeri.
“Jika seorang guru non-ASN tidak lulus ujian PPPK atau ujian PNS, maka status mereka tetap sebagai guru non-ASN yang dibayar melalui dana BOS,” kata Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, setelah pertemuan terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Mu’ti menjelaskan, dana BOS dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sekolah. Di antaranya biaya operasional, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan fasilitas sekolah, dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler.
“Jika guru PNS dibayar oleh pemerintah pusat, dan kemudian guru PPPK juga akan dibayar oleh pemerintah pusat pada waktunya, maka guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayar dari dana BOS, di mana 20 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk gaji operasional guru non-ASN di sekolah negeri,” ujarnya.
Guru non-ASN juga diberi kesempatan mengikuti ujian menjadi PNS atau PPPK. Sementara guru berstatus PNS menerima gaji yang bersumber dari APBN.
Pemerintah juga akan meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. “Guru negeri, guru PNS, didanai oleh APBN. Sekarang, untuk guru PPPK, ada dua kategori: PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Guru PPPK paruh waktu mulai tahun 2027 akan menjadi penuh waktu,” katanya.
Perubahan status itu akan disertai tunjangan yang didanai pemerintah pusat. “Tentu saja, semua tunjangan akan didanai oleh pemerintah pusat. Ini juga merupakan komitmen baru dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Selain peningkatan gaji dan kesejahteraan, Presiden Prabowo meminta kualitas guru terus ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan. Mu’ti mengatakan pendanaan program peningkatan kapasitas itu akan diupayakan melalui APBN.
“Kemudian, komitmen beliau dalam konteks peningkatan pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, yang biayanya juga akan kami upayakan untuk dipenuhi dari dana APBN,” katanya.
Mu’ti menekankan berbagai kebijakan itu merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat layanan pendidikan. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri.
“Komitmennya untuk menyediakan layanan pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri merupakan bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak atas pendidikan berkualitas,” pungkasnya.
