ISLAM LIVE – Sebanyak 10 warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi dalam sepekan terakhir. Mereka diduga terlibat promosi serta praktik jual beli haji ilegal menjelang puncak musim haji 2026.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah menyebut penindakan juga dilakukan terhadap sejumlah warga negara asing lain. Pemerintah Arab Saudi diketahui tengah memperketat pengawasan terhadap pelanggaran izin haji resmi.
“Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada otoritas Saudi,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaff menegaskan Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi dalam memberantas praktik haji ilegal. Pemerintah disebut tidak akan melakukan intervensi hukum.
“Kami mendukung kebijakan La Haj bila Tasrih atau tidak ada haji tanpa izin resmi,” ucapnya.
Menurut Maria, penindakan tidak hanya menyasar calon jamaah yang menggunakan jalur ilegal. Aparat Saudi juga diminta menindak pihak yang mengorganisir, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik tersebut.
Pemerintah menilai praktik haji ilegal berpotensi mengganggu keamanan, pelayanan, dan kenyamanan jutaan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Karena itu pengawasan diperketat di berbagai titik.
“Ini sangat berisiko bagi keselamatan, kepastian hukum dan kelancaran ibadah,” ucapnya.
Di Indonesia, pemerintah juga membentuk Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencegah keberangkatan nonprosedural.
Satgas tersebut fokus melakukan pengawasan di bandara dan titik keberangkatan strategis.
Langkah itu diambil untuk memastikan seluruh jamaah haji berangkat menggunakan izin resmi dari Pemerintah Arab Saudi.*
