ISLAM LIVE – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Ilfi Nur Diana, menyoroti disparitas anggaran pendidikan antara institusi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dengan perguruan tinggi negeri maupun sekolah umum. Persoalan itu disampaikannya dalam kegiatan Sarasehan Nasional, Rabu (14/10/2026) di Gedung Rektorat UIN Malang.
Menurut Prof. Ilfi, kesenjangan anggaran masih menjadi tantangan nyata bagi pendidikan tinggi Islam dan madrasah. “Mereka mengalami keterbatasan anggaran, maka dosen-dosen bisa memberikan pendampingan tanpa harus dibayar karena itu merupakan sebuah program,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, alokasi dana untuk Kemendikti sebesar Rp56,6 triliun, ditambah dari Kemendikdasmen sebesar Rp34 triliun. Jumlah keduanya mencapai Rp90,6 triliun atau setara 12 persen dari total 20 persen anggaran pendidikan. Sementara itu, anggaran pendidikan di lingkungan Kemenag hanya sebesar Rp61,8 triliun atau 8 persen dari total anggaran pendidikan.
Prof. Ilfi juga membandingkan dana riset yang dimiliki Kemendikti ditambah Kemendikdasmen berjumlah 12 persen, sedangkan dana riset di lingkungan Kemenag untuk madrasah dan pesantren hanya 8 persen. “Kami hanya membaca fenomena. Kenapa sama-sama mendidik anak bangsa, tetapi anggarannya sangat jauh berbeda,” ungkapnya di hadapan Komisi VIII dan X DPR RI yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Di sisi lain, ia menyoroti gaji guru madrasah hingga anggaran pesantren yang juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan. Meski demikian, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat UIN Malang untuk tumbuh menjadi PTKIN bertaraf internasional.
Prof. Ilfi mengatakan berbagai capaian UIN Malang saat ini diraih justru dari keterbatasan anggaran tersebut. Ia mencontohkan, tahun ini ada mahasiswa dari 42 negara dengan lebih dari 740 pendaftar, tetapi pihaknya hanya menerima sedikit karena keterbatasan anggaran. “Andai saja kami diberi anggaran yang sama dengan PTN, maka luar biasa kita akan melebihi mereka untuk go internasional-nya,” ungkapnya.
Kegiatan Sarasehan Nasional tersebut turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, dan Bupati Malang Sanusi. Melalui para tokoh tersebut, Prof. Ilfi berharap disparitas anggaran di lingkungan pendidikan ditiadakan. “Mumpung ada Ketua Komisi 8 dan Komisi 10, ini tidak curhat, tapi hanya memberikan fakta, semoga disparitas anggaran ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.
