ISLAM LIVE – Indonesia berhasil mendorong resolusi bertema “Meningkatkan kesetaraan akses anak terhadap makanan bergizi yang cukup” pada Sidang Ke-63 Dewan HAM PBB. Resolusi itu terinspirasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Resolusi tersebut didukung oleh 80 negara anggota Dewan HAM PBB dari berbagai wilayah. “Pemilihan tema resolusi diselaraskan dengan program prioritas RI yaitu Makanan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan status gizi dan kualitas SDM, khususnya anak-anak,” kata Yvonne Mawengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (12/1/2026).
Menurut Yvonne, resolusi akses makan bergizi untuk anak ini merefleksikan komitmen RI dalam pemajuan HAM. Komitmen tersebut sejalan dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta pencapaian SDGs. “Resolusi ini mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan dan program dalam mengatasi akar penyebab kerawanan pangan dan malanutrisi,” katanya.
Salah satu fokus utama resolusi adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah. Hal itu tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka. Resolusi ini juga memberikan perhatian khusus pada penyediaan nutrisi ibu hamil dan menyusui serta perlindungan anak dalam situasi konflik.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Indonesia terus mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota, sehingga resolusi ini bisa diterima semua anggota Dewan HAM PBB tanpa persetujuan,” tulis Kemlu RI.
Akan ada upaya konkret setelah resolusi diadopsi, termasuk melalui program makanan sekolah nasional dengan memberdayakan produksi pangan lokal. Upaya lain mencakup pertukaran praktik terbaik dan pengalaman, serta kerja sama peningkatan kapasitas. “Resolusi juga mendorong peningkatan dukungan OHCHR, UNICEF, WHO, FAO, WFP, dan badan-badan PBB terkait,” ucapnya.
Dari dalam negeri, penyelesaian ini akan dilakukan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan nasional. Pihak-pihak yang terlibat meliputi Kemlu, Kemenko PMK, KPPPA, Kementan, KemenHAM, KemenPPN/Bappenas, dan BGN. “Pelibatan aktif pemangku kepentingan tersebut memastikan substansi rencana resolusi serta keselarasan dengan kebijakan dan program nasional,” ucapnya.
Program MBG dijadikan prioritas utama pemerintah. “Kita terus memberikan Makan Bergizi Gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul, dan cerdas,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI, pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin (1/6/2026). Resolusi ini menetapkan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional maupun internasional.
