ISLAM LIVE – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menekankan pentingnya standarisasi pemeriksaan istitaah kesehatan jemaah haji dan seleksi ketat Petugas Haji Daerah (PHD). Kedua aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji.
Penekanan itu disampaikan dalam rangkaian penguatan tata kelola haji melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Haji dan Umrah, serta Menteri Kesehatan tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Gus Irfan menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas intervensi. Ia juga menyoroti perlunya keseragaman standar pemeriksaan serta acuan biaya agar jemaah memperoleh kepastian pelayanan di seluruh daerah.
“Pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah harus dilaksanakan secara profesional dan objektif, tanpa intervensi. Standar pemeriksaan dan acuan biaya perlu diseragamkan agar jemaah memperoleh kepastian pelayanan,” tegas Gus Irfan.
Selain pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj menyoroti penataan PHD. Irfan menjelaskan bahwa kuota PHD berasal dari kuota jemaah haji reguler. Karena itu, petugas yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi dan komitmen untuk benar-benar melayani jemaah.
Seleksi PHD perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan petugas yang terpilih mampu menjalankan tugas pelayanan. Pembiayaannya juga perlu didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penataan pemeriksaan istitaah dan seleksi PHD menjadi bagian dari upaya Kemenhaj meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan haji. Pelaksanaannya diharapkan memastikan standar pemeriksaan yang lebih seragam dan petugas yang berangkat benar-benar berorientasi pada pelayanan jemaah.
