ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia perketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di seluruh Indonesia untuk mencegah penelantaran, kegagalan keberangkatan dan kepulangan, serta indikasi penipuan yang dapat merugikan jemaah. Penguatan pengawasan dilakukan melalui konsolidasi kelembagaan dan optimalisasi pengawasan operasional PPIU di daerah.
Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Akhmad Fauzin, menegaskan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas dalam menjaga pelindungan jemaah. Ia meminta jajaran Kanwil Kemenhaj dan PPIU memperkuat tata kelola layanan umrah agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
“Umrah bukan sekadar bisnis perjalanan, melainkan ibadah, layanan publik, dan ekosistem ekonomi yang wajib berjalan dalam satu tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah dan PPIU harus berlandaskan kepatuhan hukum dan pelindungan jemaah,” ujar Fauzin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Dalam penguatan pengawasan, PPIU diwajibkan memiliki izin resmi, memenuhi standar layanan, serta menghindari praktik pinjam izin, promosi paket fiktif, iklan menyesatkan, dan akad yang tidak transparan. Penyelenggara juga diminta menawarkan paket secara realistis dengan memastikan kepastian visa, tiket penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan syarikah di Arab Saudi.
Kemenhaj juga mendorong penguatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan umrah, termasuk tour leader, petugas handling, dan pembimbing ibadah. Legalitas izin kerja dari otoritas Arab Saudi turut menjadi perhatian dalam memastikan layanan kepada jemaah berjalan sesuai ketentuan.
