ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mulai melaksanakan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) secara nasional dengan target 40 lokasi di berbagai kabupaten dan kota sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi telah memasuki tahap konstruksi fisik.
Kepala Biro Perencanaan Kemenhaj M. Noer Alya Fitra mengatakan penetapan satuan kerja penerima alokasi proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan bersama Kemenhaj, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
“Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerjasama dengan Bappenas dan Kemenkeu, sementara untuk seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Noer Alya Fitra di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Tiga lokasi yang telah memasuki tahap pembangunan fisik berada di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, yakni Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kepala Biro Umum Kemenhaj Slamet mengatakan pembangunan di lapangan terus dipantau untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target kualitas dan efisiensi anggaran. Proses pengadaan seluruh paket pekerjaan dilakukan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi.
“Pembangunan PLHUT ini sudah dimulai di 3 lokasi dari total 40 Kabupaten/Kota yang ditargetkan di seluruh Indonesia. Seluruh mekanisme pengadaannya kami jalankan secara ketat dan transparan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi guna menjamin efisiensi serta kualitas hasil bangunan,” ujar Slamet.
Pembangunan PLHUT ditujukan untuk mendekatkan layanan administrasi haji dan umrah kepada masyarakat. Fasilitas tersebut nantinya menjadi pusat layanan terpadu satu pintu yang mencakup pendaftaran, bimbingan manasik, hingga koordinasi layanan perbankan penerima setoran haji.
