ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas pemadanan data jemaah haji dalam masa tunggu atau waiting list untuk meningkatkan akurasi data dan kualitas pelayanan haji.
Pembahasan tersebut dilakukan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pemadanan data dilakukan melalui integrasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah akan memvalidasi sejumlah informasi kependudukan calon jemaah haji, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, dan data ahli waris agar sesuai dengan kondisi administrasi jemaah.
Menhaj Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemadanan data diperlukan untuk melindungi hak jemaah sekaligus memastikan penyelenggaraan haji berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jemaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu,” kata Gus Irfan dalam keterangannya.
Kemenhaj menegaskan proses sinkronisasi tersebut bersifat administratif dan tidak mengubah atau menggeser nomor antrean atau nomor porsi maupun estimasi tahun keberangkatan jemaah.
Sebagian besar proses pemadanan juga dilakukan secara otomatis melalui sistem. Jemaah tidak perlu mengurus proses tersebut secara mandiri. Jika ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, kementerian atau instansi terkait di daerah akan menghubungi jemaah secara resmi.
