ISLAM LIVE – Persoalan kesejahteraan pendidik menjadi salah satu perhatian utama dalam pembenahan pesantren. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan masih terdapat pendidik pesantren yang menerima honor sangat rendah, bahkan sekitar Rp200 ribu per bulan.
“Masih terdapat pendidik yang mendapat penghargaan sangat rendah, bahkan sekitar Rp200 ribu per bulan,” kata Maman Imanul Haq, Anggota Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan Maman terkait lima aspek penguatan pesantren yang perlu dijalankan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan pesantren perlu disertai perhatian terhadap penghasilan dan kompetensi guru.
“Dirjen Pesantren itu menjadi fasilitator dan mediator,” ujarnya.
Maman menyebut pembentukan Ditjen Pesantren merupakan hasil perjuangan panjang, mulai dari pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hingga dorongan memperkuat dukungan anggaran dan kelembagaan. Ia memperkirakan anggaran Ditjen Pesantren mulai dari Rp4,2 triliun dan diharapkan meningkat hingga lebih dari Rp5 triliun.
Namun, kenaikan anggaran harus dibarengi validasi data agar bantuan menjangkau pesantren yang aktif dan membutuhkan.
“Negara perlu memastikan pesantren memperoleh akses pelayanan, pendanaan, dan dukungan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga,” katanya.
Oleh karena itu, pendataan dan pengawasan menjadi pekerjaan penting Ditjen Pesantren agar distribusi bantuan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya skema dukungan yang berkelanjutan agar para pendidik dapat menjalankan tugas secara layak sekaligus menjaga saling pembelajaran santri. Maman juga menyoroti kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana, terutama ketersediaan air bersih, sanitasi, serta keamanan bangunan pesantren.
Menurutnya, perlindungan santri harus menjadi bagian penting dari pembenahan kelembagaan, termasuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mencegah kekerasan serta pengungkapan seksual. Perbaikan fasilitas dasar yang diperlukan agar pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan dengan lebih baik.
Aspek kelima ialah memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Maman mendorong pengembangan usaha produktif, koperasi, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya untuk membangun sumber pendanaan berkelanjutan.
Momentum Hari Santri Nasional 2026, menurut Maman, harus menjadi titik awal pembenahan pesantren nyata, bukan sekadar seremoni. Penguatan Ditjen Pesantren diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi. Tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan pendidik, keamanan santri, kualitas fasilitas, serta kunjungan pesantren di seluruh Indonesia.
