ISLAM LIVE – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas kejadian dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
“Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik. Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,” ujar Netty, Jumat (4/9/2026).
Menurut Netty, berulangnya kejadian dugaan keracunan perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan MBG secara menyeluruh. Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dikonsumsi, tetapi harus dimulai sejak penyusunan dan penerapan juknis, pemilihan serta penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan pengantaran makanan kepada penerima manfaat.
“Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas, pengawasan yang berjalan dan penanggung jawab yang dapat memastikan standar tersebut dipenuhi. Dengan begitu, potensi masalah bisa ditemukan dan dicegah sedini mungkin,” katanya.
Netty juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan hasil audit setiap kejadian secara transparan, terutama mengenai penyebab dan titik kegagalan yang ditemukan.
“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau bahwa sebuah SPPG kemudian diberi sanksi. Kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Apakah persoalannya bahan baku, pengolahan, waktu konsumsi, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya. Hasil audit ini penting agar menjadi pembelajaran bagi SPPG yang lain,” ujar Netty.
Menurutnya, hasil audit sebaiknya tidak berhenti pada penyelesaian satu kasus, tetapi digunakan untuk melakukan perbaikan sistem dan pencegahan secara nasional.
“Kalau ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” tegasnya.
Selain pengawasan internal, Netty mendorong BGN menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif. Orang tua, siswa, guru maupun masyarakat harus memiliki ruang untuk melaporkan jika menemukan pelaksanaan MBG yang tidak sesuai ketentuan.
“Partisipasi masyarakat perlu kita dorong. Kalau ada laporan yang valid dan terbukti membantu menemukan atau mencegah pelanggaran, saya kira pemerintah juga dapat mempertimbangkan bentuk apresiasi atau reward bagi pelapor. Masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem pengawasan,” katanya.
Netty menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
“MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia. Karena itu, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam setiap prosesnya. Setiap kejadian harus kita jadikan bahan evaluasi agar program ini semakin baik, semakin aman dan semakin dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
