ISLAM LIVE – Pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam Penanganan puncak Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) 2026. Langkah ini mencakup pencegahan, deteksi dini, pemadaman hingga penegakan hukum.
Koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Enam provinsi menjadi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi.
Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui SiPongi pada 5 September pukul 21.05 WIB, terdeteksi 558 hotspot secara nasional, turun dari 818 titik pada 4 September.
Kapolri Listyo Sigit menyampaikan penanganan hukum terhadap dugaan pembakaran maupun kelalaian.
“Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan,” ujar Listyo.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total lahan terbakar di sejumlah provinsi bergambut mencapai 72.008 hektare. Sebanyak 71.274 hektare telah dipadamkan, sedangkan 734 hektare masih terbakar per 6 September.
Pemerintah juga mengerahkan patroli, groundcheck, operasi modifikasi cuaca, serta pemantauan kualitas udara untuk melindungi masyarakat dari dampak asap.
