ISLAM LIVE – Apakah label halal hanya sebatas label? Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menegaskan sertifikasi halal harus menjadi pintu masuk menuju ekosistem bisnis yang lebih luas. Menurutnya, label halal bisa menjadi peluang ekonomi sekaligus inspirasi bagi dunia Islam.
“Sertifikasi hanyalah awal dari perjalanan tersebut,” kata Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Perdana Menteri Malaysia, saat membuka Malaysia International Halal Showcase ke-22 dan Global Halal Summit 2026 di MITEC, Kuala Lumpur, Jumat (26/9/2026).
Data yang disampaikan Zahid menunjukkan hanya sekitar 14,7 persen perusahaan bersertifikat halal di Malaysia yang berstatus eksportir. Angka itu menggambarkan masih besarnya peluang yang belum dimanfaatkan.
Menurut Zahid, perusahaan membutuhkan produksi yang konsisten, kemasan sesuai pasar, modal kerja, logistik andal, serta pemahaman terhadap karakteristik pasar sasaran. “Demi mewujudkan ambisi kita, kita harus membantu lebih banyak perusahaan ini agar dapat bersaing di luar negeri,” katanya.
Malaysia juga memperluas promosi produk halal melalui perdagangan internasional. MIHAS di Dubai mencatat penjualan 2,2 miliar ringgit atau sekitar Rp9,7 triliun pada 2024, sementara MIHAS Shanghai mencapai 3,2 miliar ringgit atau sekitar Rp14 triliun pada 2025.
Bagi Malaysia, angka tersebut menunjukkan potensi ekonomi halal tidak berhenti pada sertifikasi produk. Potensi itu harus berujung pada transaksi lintas negara. Zahid menyerukan pemerintah dan dunia usaha mengubah meningkatnya permintaan produk halal menjadi peluang ekonomi konkret.
“Mari kita wujudkan ambisi bersama tersebut menjadi perdagangan, investasi, dan lapangan kerja,” ujarnya. Ia menekankan keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari penyelenggaraan forum internasional.
“Upaya kita harus terus berlanjut setelah pertemuan ini. Keberhasilan hanya akan diukur dari hambatan yang berhasil kita singkirkan, kemitraan yang langgeng, serta bisnis yang mampu menjangkau pasar-pasar baru,” tambahnya.
Menteri di Departemen Perdana Menteri Malaysia Urusan Agama, Zulkifli Hasan, mengatakan pengembangan ekonomi halal melibatkan JAKIM, Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri, MATRADE, Halal Development Corporation, serta lembaga terkait. Menurutnya, prinsip syariah, integritas, etika, dan tanggung jawab menjadi fondasi kepercayaan dalam pengembangan ekonomi halal.
