ISLAM LIVE – Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai persoalan keracunan Makan Bergizi Gratis bersumber dari kualitas dan tata kelola makanan. Menurut P2G, persoalan itu tidak semestinya dibebankan kepada guru maupun sekolah.
“Kepala BGN seharusnya intropeksi diri, keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG, maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah. Kenapa guru disalahkan?” kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, dalam keterangan resmi P2G, Minggu (20/9).
Pernyataan itu muncul di tengah maraknya kasus keracunan MBG. P2G menilai guru menjadi pihak yang cukup dirugikan karena sering dijadikan kambing hitam.
P2G juga meminta pemerintah menghentikan sementara program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Program itu dinilai tidak hanya menghadapi persoalan keracunan, tetapi juga menambah beban bagi guru dan sekolah.
“Kepala BGN harus meminta maaf dan mengundurkan diri karena gagal dalam menghentikan keracunan MBG, serta telah meresahkan masyarakat, karena menyalahkan guru, orang tua dan wartawan yang protes dan memberitakan keracunan MBG,” ujarnya.
P2G meminta Kepala BGN menghentikan pernyataan yang dinilai dapat memicu kegaduhan. Termasuk ketika persoalan keracunan MBG dikaitkan dengan masalah politik dan ideologis.
Iman mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. “Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah 50 ribu orang keracunan MBG, itu gara-gara masalah ideologi? dan mereka keracunan akibat perbedaan ideologi?” katanya.
“Sangat mengkhawatirkan jika pejabat selevel kepala BGN, mengumbar sentimen politik ditengah bencana keracunan masal MBG,” lanjut Iman.
P2G menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara serius pelaksanaan MBG. Evaluasi itu termasuk pembagian tanggung jawab antara BGN, SPPG, sekolah, dan guru, agar persoalan keamanan pangan tidak terus berulang.
Korban keracunan MBG diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu anak. Bahkan di awal bulan September, korban menembus 2.000 anak dan hingga kini masih terus terjadi.
