ISLAM LIVE – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji ilegal atau nonkuota di tengah semakin ketatnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Peringatan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 di Hotel Sang Ratu, Kota Jambi, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 5–7 Agustus 2026 itu diikuti 20 pimpinan dan perwakilan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Provinsi Jambi. Selain membahas penguatan pengawasan terhadap penyelenggara, forum tersebut juga menyoroti risiko pemberangkatan haji di luar jalur resmi.
“Pemerintah ingin jemaah bisa menikmati haji dan umrah dengan baik, maka kita harus memotong setiap kemungkinan orang atau kelompok yang memberangkatkan jemaah secara ilegal,” tegas Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab.
Menurut Wahyudi, Pemerintah Arab Saudi kini menerapkan pengawasan yang semakin ketat melalui penggunaan Kartu Nusuk. Jemaah yang mencoba memasuki kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tanpa mengikuti prosedur resmi dipastikan akan menghadapi kendala dalam mengakses layanan maupun mengikuti rangkaian puncak ibadah haji.
Karena itu, masyarakat diimbau memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan penyelenggara yang memiliki izin. Langkah tersebut dinilai penting agar jemaah memperoleh kepastian layanan serta terhindar dari risiko yang muncul akibat penggunaan jalur haji ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Wahyudi juga menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah bersama aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya mencegah praktik pemberangkatan haji dan umrah yang tidak sesuai ketentuan.
Melalui sosialisasi tersebut, Wahyudi berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi penyelenggaraan haji sehingga ibadah dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia maupun Arab Saudi.
