ISLAM LIVE – Isu korupsi dan kekayaan tak wajar di lingkaran elit kekuasaan kembali memanas. Dalam sebuah diskusi tajam di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, peneliti sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, bersama ekonom Isanudin Norsi, mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan aliran dana triliunan rupiah yang menyeret nama keluarga mantan presiden.
Dokumen-dokumen hasil riset tersebut dilaporkan telah diserahkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri untuk ditindaklanjuti.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah lonjakan kekayaan Kaisang Pangarep yang dinilai tidak wajar bagi pebisnis pemula. Ubedilah menyoroti pembelian saham senilai hampir Rp100 miliar oleh Kaisang pada tahun 2021, saat ia baru berusia 26 tahun.
Riset tersebut mengidentifikasi adanya keterlibatan perusahaan modal ventura yang terafiliasi dengan grup korporasi besar, Sinar Mas. Nama Antoni Pradipta, putra dari Gandhi Sulistianto (mantan petinggi Sinar Mas yang kemudian diangkat menjadi Duta Besar di Korea Selatan), disebut memiliki relasi bisnis yang erat dalam transaksi tersebut.
“Pertanyaan besarnya, bagaimana Modal Ventura bisa mempercayai perusahaan (Kaisang) sehebat ini? Apakah mungkin jika ia bukan anak presiden, ia mendapatkan suntikan dana hampir Rp100 miliar?” ujar Isanudin Norsi dalam diskusi tersebut.
Dugaan Setoran Oligarki hingga Rp5 Triliun
Tak hanya soal saham, diskusi ini juga mengungkap informasi mengenai dugaan setoran dari oligarki kepada sosok yang disebut sebagai “putra mahkota”. Berdasarkan informasi yang diterima Ubedilah dari sumber di kalangan pebisnis, terdapat dugaan aliran dana sekitar Rp5 triliun yang disetorkan di luar negeri, yakni di Malaysia dan Singapura.
Angka ini selaras dengan data yang sempat dicium oleh mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Isanudin Norsi menambahkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk “kudeta korporasi”, di mana kekuatan finansial besar menyusup ke dalam kebijakan negara untuk mendapatkan aksesibilitas, seperti pengurangan pajak dan kemudahan bisnis lainnya.
Ubedilah menegaskan bahwa maraknya praktik ini tidak lepas dari pelemahan lembaga antirasuah melalui Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019.
Menurutnya, sistem saat ini seolah “menghamparkan jalan” bagi pejabat dan keluarganya untuk menikmati fasilitas negara di tengah beban utang rakyat yang mencapai ribuan triliun.
Data PPATK yang dikutip dalam diskusi menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp510 triliun.
“Ini sudah masuk pada problematik etika. Semestinya keluarga pejabat tidak boleh terlibat dengan kepentingan jabatan itu,” tegas Isanudin Norsi.
Hingga saat ini, publik menanti langkah nyata dari KPK dan kepolisian. Ubedilah mengungkapkan bahwa pihak KPK sebenarnya pernah mengakui adanya konektivitas antara perusahaan besar dengan lingkaran istana dalam analisis dokumen yang ia serahkan, namun mereka terkendala aturan pasca-revisi UU KPK yang menyulitkan pemanggilan presiden atau pihak terkait.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintahan yang baru. Para narasumber mendesak agar segera dibuat garis demarkasi yang jelas untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya, tanpa pandang bulu, demi menyelamatkan masa depan generasi mendatang.
