ISLAM LIVE – Menanggapi demo mahasiswa pasca-HUT RI ke-81, akademisi senior Prof. Suzie Sudarman membeberkan analisis tajam mengenai cengkeraman oligarki, pembungkaman media, hingga pengaruh elite global.
Akademisi Universitas Indonesia (UI), Prof. Suzie Sudarman, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini.
Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Forum Keadilan TV, ia menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Suzie menilai, Indonesia kini tengah berada dalam cengkeraman “situasi super abnormal” yang lahir dari kolaborasi paralel antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kolaborasi ini, menurutnya, telah memicu praktik penjajahan gaya baru dari negara terhadap rakyatnya sendiri.
Tuntutan Mahasiswa: Cermin Krisis Ekonomi dan Absennya Good Governance
Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI membawa tuntutan yang dinilai sangat serius: “melepaskan penjajah negara terhadap rakyat”.
Menurut Suzie, kegelisahan para mahasiswa ini dipicu oleh realitas pahit yang mereka rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Mereka sendiri membayar UKT cukup tinggi, melihat semua orang kesulitan mencari pekerjaan, dan pengemudi ojek online (ojol) tambah banyak. Mereka khawatir tidak punya pekerjaan setelah lulus,” jelas Suzie menggambarkan kegelisahan mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa akar masalah dari semua persoalan ekonomi ini adalah absennya good governance (tata kelola pemerintahan yang benar).
Menurutnya, tata kelola yang buruk membiarkan kapitalisme modern bekerja secara menindas tanpa adanya regulasi ketat yang melindungi hak-hak rakyat kecil.
Kolaborasi Jokowi-Prabowo dan Lahirnya “Situasi Super Abnormal”
Dalam analisis politiknya, Suzie mendeteksi adanya kerja sama paralel (in tandem) yang berkelindan antara Jokowi dan Prabowo Subianto yang ia nilai menciptakan anomali bernegara.
“Pak Jokowi sudah berpikir jahat, Pak Prabowo yang dasarnya juga ada kejahatan paralel in tandem berkelindan untuk menciptakan keadaan yang sangat super abnormal,” ungkap Suzie dalam wawancara tersebut.
Ia menambahkan bahwa pembangunan institusi di era sekarang terkesan semu dan janggal. Institusi tersebut dianggap sengaja dibangun demi kepentingan kekuasaan menjelang Pemilu 2029, alih-alih untuk menegakkan keadilan yang riil bagi publik.
Penjajahan Tersamar: Oligarki Sempurna dan Pembungkaman Media
Suzie juga menyoroti bagaimana istilah “penjajahan negara terhadap rakyat” mulai terjadi secara terang-terangan di era Jokowi.
Di bawah sistem ini, oligarki tumbuh subur dan diberikan keleluasaan menguasai kekayaan alam, menyita tanah rakyat, hingga merusak lingkungan hidup yang berdampak langsung pada penderitaan rakyat.
Berbeda dengan era Orde Baru di bawah Soeharto yang menggunakan represi fisik ekstrem seperti pembunuhan langsung atau pembuangan korban ke laut dalam kontainer, penindasan di era modern dinilai lebih keji karena bersifat tersamar.
Suzie mengungkapkan bahwa rezim saat ini menggunakan ormas dan pasukan buzzers yang didanai uang negara untuk mengendalikan pola pikir masyarakat dan menyembunyikan penindasan di balik kedok bantuan sosial atau hiburan.
Selain itu, ia menyoroti bungkamnya media massa nasional.
“Hampir semua dibungkam. TV-tv nasional kan sudah didanai oleh Gerindra,” klaim Suzie, seraya menyebut bahwa dalam kondisi ini, universitas menjadi benteng terakhir yang tidak bisa dibeli untuk menyuarakan kepentingan rakyat banyak.
Tak hanya masalah domestik, Suzie menyoroti ketergantungan elit kekuasaan pada kekuatan internasional yang dinilai merugikan kedaulatan nasional.
Ia menyebut adanya deals rahasia dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China yang luput dari pengawasan lembaga intelijen negara.
Salah satu poin kontroversial yang ia ungkapkan adalah mengenai kesepakatan politik Prabowo Subianto dengan pihak luar demi memulihkan hak kunjungannya ke Amerika Serikat.
Suzie menuding adanya dokumen yang ditandatangani Prabowo melalui pelobi James Frinzy yang mengharuskan Indonesia membuka hubungan dengan Israel serta melarang kecaman terhadap AS dan Israel.
Ia juga mengkritik masuknya investasi asing di sektor pertambangan yang dinilai eksploitatif—seperti keberadaan smelter di Batam yang terafiliasi dengan keluarga Rothschild—serta ketergantungan Indonesia pada teknologi intelijen luar negeri (seperti dari Israel) untuk memata-matai warganya sendiri.
