ISLAM LIVE – Pemerintah Iran menyiapkan paket kebijakan ekonomi tujuh poin untuk menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah juga membentuk komite khusus untuk mengoordinasikan kebijakan ekonomi baru tersebut.
Paket tujuh poin itu dipresentasikan oleh Plan and Budget Organisation dalam rapat pemerintah Iran pada Sabtu. Meski rincian seluruh kebijakan belum diumumkan, proposal tersebut ditujukan untuk membantu Iran menghadapi tantangan ekonomi secara lebih teratur dan menekan biaya yang muncul akibat krisis, seperti kutipan aljjazeera pada Selasa (6/10/2026).
Presiden Iran Masoud Pezeshkian kemudian memerintahkan pembentukan komite untuk mengoordinasikan pengaturan ekonomi baru. Komite tersebut melibatkan Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati, Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni, dan Wali Kota Teheran Alireza Zakani.
Lembaga penyiaran Iran, IRIB, melaporkan komite tersebut bertugas membantu menstabilkan harga di seluruh wilayah Iran. Langkah itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi yang meningkat selama perang dan penerapan sanksi Amerika Serikat.
Pezeshkian mengatakan kebijakan ekonomi pemerintah harus diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan. Ia juga menyebut efisiensi energi sebagai salah satu cara untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
Pemerintah Iran juga berupaya memastikan pasokan listrik dan energi bagi sektor produksi serta dunia usaha tetap berjalan. Pezeshkian mengatakan pemerintah tidak menginginkan pasokan energi kepada produsen dan pelaku usaha terputus dalam kondisi apa pun.
Dalam upaya menghemat konsumsi energi, Pezeshkian menyerukan penerapan kebijakan “car-free Tuesdays”, yakni ajakan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari Selasa. Kebijakan serupa juga didorong di kalangan pegawai pemerintah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam penghematan energi.
Langkah tersebut dilakukan ketika Iran menghadapi tekanan ekonomi akibat perang dan pembatasan perdagangan. Pemerintah Iran sebelumnya juga menghadapi persoalan pasokan bahan bakar dan pemadaman listrik selama berlangsungnya konflik.
