ISLAM LIVE – Belum genap satu minggu menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung tancap gas melakukan “bersih-bersih” internal.
Langkah ini diambil demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, bersih dari korupsi, dan tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia.
Dalam keterangannya yang diunggah melalui kanal YouTube BeritaSatu, Sudaryono mengungkapkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membenahi perilaku koruptif, meningkatkan kualitas tata kelola, dan membuka ruang transparansi bagi publik.
Sudaryono tidak main-main dalam menindak pelanggaran disiplin maupun indikasi korupsi. Per 27 Juli 2024, BGN secara resmi telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli. Mayoritas pemecatan ini didasari oleh dugaan pelanggaran disiplin berat.
Tak hanya itu, sejumlah ASN dan P3K juga sedang diproses untuk pemecatan karena terlibat dalam pelanggaran berat, seperti judi online hingga indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit merusak citra orang-orang yang selama ini telah bekerja keras dan jujur,” tegas Sudaryono
Selain personel, BGN juga melakukan suspen permanen terhadap 883 dapur di berbagai wilayah (Sumatera, Jawa, Madura, dan wilayah lainnya).
Penutupan ini dilakukan karena dapur-dapur tersebut tidak memenuhi standar higienis, sanitasi, dan kualitas gizi yang ditetapkan.
Meski ada penutupan dapur, Sudaryono menjamin distribusi makanan bagi siswa tidak akan terhenti karena layanannya akan dialihkan ke dapur terdekat.
Transparansi Digital: Orang Tua Bisa Cek Menu Lewat NIK
Salah satu terobosan besar yang sedang disiapkan BGN adalah sistem monitoring digital yang dapat diakses oleh publik.
Mulai minggu depan, orang tua siswa direncanakan dapat memantau langsung program MBG melalui sistem khusus.
Hanya dengan memasukkan NIK anak, orang tua bisa mengetahui: menu makanan harian yang didapatkan anak dan kandungan gizi dalam makanan tersebut, lokasi dapur yang memasak makanan hingga nama kepala dapurnya.
Untuk menjaga keadilan ekonomi dan stabilisasi harga, Sudaryono melarang keras dapur MBG menggunakan barang-barang bersubsidi. Dapur dilarang menggunakan Minyakita, gas melon 3 kg, maupun beras SPHP.
BGN juga mewajibkan dapur membeli bahan baku seperti telur dari peternak lokal dengan harga acuan pemerintah, guna melindungi petani dan peternak dari jatuhnya harga pasar
. “Siapapun kepala dapur yang meminta fee atau kickback dari mitra, itu adalah tindak pidana gratifikasi dan pasti kami pecat,” pungkasnya.
