Tepatnya, satu semester mempelajari dan mengkaji teks demi teks daripada kitab Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Mudhadatiha bersama teman-teman di komunitas Mawara yang di nahkodai oleh foundernya langsung. Wasilah beliau, sepertinya akal kami sudah mulai ittishal dengan pemikiran politik Al-Farabi. Dalam rutinitas ngaji filsafat politik di kitab ini, mungkin muncul sebuah pertanyaan yang agak menggelitik di benak kita: mengapa seorang Al-Farabi, yang sedang ingin membangun teori tentang tatanan negara ideal atau konstruksi kota utama, justru mengajak kita untuk mendaki jauh terlebih dahulu ke langit metafisika di bab-bab awal?. Rasanya seperti ingin membangun sebuah kota yang ideal, tapi kita justru dipaksa mempelajari asal-usul cahaya dan partikel penyusun alam semesta terlebih dahulu. Namun, bagi sang Guru Kedua (Al-Mu’allim al-Thani), perjalanan metafisis ini bukan hanya basa-basi teologis, tetapi secara tidak langsung adalah peletakan sistem operasi yang menentukan bagaimana sebuah negara seharusnya berjalan dan warganya mencapai kebahagiaan.
Bagi pembaca yang baru bersentuhan dengan pemikiran klasik, struktur kitab ini mungkin terasa ganjil. Al-Farabi membuka diskursus ini bukan dengan teori sosial atau hukum-hukum konstitusi sebuah negara, melainkan dengan menetapkan prinsip eksistensi yang paling mendasar.
الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها، و هو بريء من جميع أنحاء النقص
“Maujud Pertama adalah sebab pertama bagi keberadaan seluruh maujud lainnya, dan Ia terbebas dari segala bentuk kekurangan”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 25)
Bagi Al-Farabi, tanpa memahami ‘dalang utama/ arsitek utama’ dan logika kesempurnaan-Nya, sebuah negara hanyalah sekumpulan orang yang berkumpul tanpa arah dan aturan. Mungkin bisa kita umpamakan dengan perangkat keras yang canggih tanpa perangkat lunak yang koheren. Hal ini akan terdisplay bahwa negara tidak lagi hadir sebagai suatu kesempurnaan yang terwujud, tetapi hanya sebatas potensial yang kehilangan bentuk dan arah aktualnya.
Al-Farabi memulai dengan Sebab Pertama untuk menegaskan prinsip Kepemimpinan Absolut yang berbasis kebenaran. Jika dibahasakan oleh politik hari ini, maka, ia sedang membangun legitimasi ontologis. Hal ini terformakan dalam redaksi teksnya:
فوجوده أفضل الوجود، و أقدم الوجود، و لا يمكن أن يكون وجود أفضل و لا أقدم من وجوده
“Maka wujud-Nya adalah wujud yang paling utama dan paling terdahulu; tidak mungkin ada wujud yang lebih utama maupun lebih terdahulu daripada wujud-Nya”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 25)
Jika Tuhan digambarkan sebagai entitas yang paling utama, maka otoritas di dalam negara haruslah mencerminkan kesempurnaan tersebut. Sebab Pertama adalah sebuah patok radikal yang memastikan bahwa nilai-nilai negara tidak bersifat relatif atau hasil kompromi kepentingan jangka pendek sebagai sebuah politik balas budi.
Salah satu poin penting dalam kerangka paparan Al-Farabi adalah tentang Keesaan dan Penafian Sekutu. Secara politis, ini adalah kritik tajam terhadap sistem kekuasaan yang terpecah-pecah atau birokrasi yang saling tumpang tindih secara destruktif.
فإذن هو منفرد الوجود وحده، فهو واحد من هذه الجهة
“Maka Ia Tunggal dalam wujud-Nya sendiri; Ia adalah Esa dari sisi ini”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 29)
Al-Farabi berargumen bahwa karena Wujud Pertama adalah satu, maka harmoni adalah sifat dasar dari segala sesuatu yang ideal. Jika kita tinjau dalam konteks negara, ketiadaan sekutu memberi isyarat bahwa kepemimpinan tertinggi harus memiliki kesatuan visi yang utuh dan holistik. Konflik kepentingan di tingkat elit adalah bentuk distorsi dan kekurangan yang akan merembet hingga ke akar rumput.
Lebih lanjut, Al-Farabi membahas tentang penafian lawan. Ia menjelaskan bahwa pada level tertinggi, tidak ada kontradiksi yang mampu menghancurkan esensi. Dalam redaksinya dikatakan bahwa:
و أيضا فإنه لا أن يكون له ضد… فإذن الأول منفرد بوجوده، لا يشاركه شيء آخر أصلا موجود في نوع وجوده
“Dan juga tidak mungkin bagi-Nya memiliki lawan… maka Yang Pertama tunggal dalam wujud-Nya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai jenis wujud-Nya”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 30, 32)
Analisis politiknya sangat tajam di sini: ketidakstabilan sosial lahir karena kita sering menganggap perbedaan sebagai lawan yang harus saling memusnahkan dan menghancurkan. Al-Farabi menawarkan visi sebuah negara yang stabilitasnya dijaga oleh integrasi intelektual, di mana setiap elemen disatukan oleh satu thelos yang melampaui ego kepentingan kelompok.
Selanjutnya, logika akal aktual dalam istilah Al-Farabi mengubah definisi pemimpin dari hanya sekedar administrator menjadi seorang Imam Filsuf. Pemimpin haruslah seseorang yang kapasitas intelektualnya telah mencapai tahap matang, agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berkeadilan untuk rakyat. Tentang akal aktual yang digambarkan oleh Al-Farabi, yaitu:
فهو إذن عقل بالفعل، و هو أيضا معقول بجوهره… فهو عقل و إنه معقول و إنه عاقل
“Maka Ia adalah Akal Aktual, sekaligus Objek Akal secara esensial… Ia adalah Akal, Objek yang diakal, dan Subjek yang berakal”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 36)
Jika ditarik ke masa sekarang, Al-Farabi secara tidak langsung menuntut seorang pemimpin harus memiliki kepekaan detail tentang moralitas dan hakikat eksistensi. Pemimpin bukan hanya dia yang populer secara citra di media massa, tapi sosok yang mampu menyatukan antara subjek (pemimpin), objek (kebijakan), dan akal (rasionalitas publik) menjadi satu kesatuan yang koheren. Sehingga, pemimpin yang demikian akan sibuk mengkonstruksi kebijakan yang berorientasi kepada kebahagiaan warganya, bukan sibuk mengakumulasi materi dan membangun dinasti untuk memelihara kenyamanan kursi pemimpin tertinggi.
Kemudian, aspek yang paling revolusioner adalah penggunaan terminologi Al-Haq (Kebenaran). Al-Farabi menegaskan bahwa kebenaran bukan hanya opini, melainkan kesesuaian dengan wujud itu sendiri.
فإن الحق يساوق الوجود، و الحقيقة قد تساوق الوجود، فإن حقيقة الشيء هي الوجود الذي يخصه
“Kebenaran itu identik dengan eksistensi, dan hakikat pun identik dengan eksistensi; karena hakikat sesuatu adalah wujud khusus yang dimilikinya”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 36)
Dalam era Post-Truth, pemikiran Al-Farabi menjadi sinyal kewaspadaan dan tamparan keras. Baginya, kebijakan publik yang tidak berpijak pada kebenaran objektif adalah cacat secara eksistensial. Negara yang dibangun di atas manipulasi persepsi tetaplah dikategorikan sebagai negara bodoh karena gagal mengarahkan manusia pada realitas yang sebenarnya.
Al-Farabi juga membawa nuansa estetika ke dalam politik melalui konsep keindahan dan kelezatan. Sebuah negara haruslah indah secara etis agar warga negaranya mencintai sistem tersebut secara tulus dan sukarela.
فجماله فائق لجمال كل ذي الجمال، و كذلك زينته و بهاؤه… و اللذة التي يلتذ بها الأول لذة لا نفهم نحن كنهها
“Keindahan-Nya melampaui keindahan segala pemilik keindahan, dan demikian juga hiasan dan kemegahan-Nya… dan kelezatan yang dirasakan-Nya adalah kelezatan yang tidak mampu kita pahami hakikatnya”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 43)
Patriotisme dalam visi Al-Farabi adalah hasil dari rasa syukur warga negara karena hidup dalam sistem yang adil dan estetis. Keindahan tatanan sosial adalah soft power paling efektif untuk menjaga loyalitas rakyat tanpa perlu paksaan fisik.
Analisis yang mendalam juga muncul saat melihat mengapa Al-Farabi menekankan bahwa Tuhan tidak terbagi (Indivisibility). Hal ini menolak ideologi politik yang mengkotak-kotakkan kemanusiaan berdasarkan identitas partikular yang saling memisahkan.
و أيضا، فإنه غير منقسم بالقول إلى أشياء بها تجوهره… فهو واحد من هذه الجهة
“Dan juga, Ia tidak terbagi secara konseptual menjadi hal-hal yang membentuk esensi-Nya… maka Ia juga Satu dari sisi ini”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 33, 34)
Karena asal-usul segala sesuatu adalah Satu, maka tujuan akhir kemanusiaan pun haruslah satu, yaitu penyempurnaan jiwa. Memisahkan politik dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi Al-Farabi sama saja dengan membedah tubuh hidup; ia mungkin terlihat bagian-bagiannya, tapi fungsinya sebagai satu kesatuan akan mati.
Namun, Al-Farabi memberikan catatan realistis tentang keterbatasan persepsi manusia. Ia mengakui bahwa kebenaran itu seringkali menyilaukan akal yang masih lemah.
و لكن لضعف قوى عقولنا نحن و لملابستها المادة… فإن افراط كماله يبهرنا، فلا نقوى على تصوره على التمام
“Namun karena lemahnya kekuatan akal kita dan keterikatannya pada materi… sesungguhnya melimpahnya kesempurnaan-Nya menyilaukan kita, sehingga kita tidak mampu membayangkan-Nya secara sempurna”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 39)
Dalam bahasa kebijakan publik, ini berarti transformasi menuju negara ideal membutuhkan proses edukasi yang sabar. Negara memiliki kewajiban moral untuk membersihkan gangguan-gangguan warga negaranya dari rongga-rongga kebodohan melalui sistem pendidikan yang tidak sibuk soal teknis, tapi juga filosofis.
Sebagai kesimpulan, pembahasan Sebab Pertama di awal kitab adalah sebuah pernyataan posisi: Politik bukan hanya berbicara tentang siapa mendapat apa dan untuk apa, tapi tentang penyelarasan diri dengan harmoni alam semesta. Sekali lagi Al-Farabi menegaskan bahwa:
فهو إذن واحد… و هو مع ذلك منفرد أيضا برتبته وحده. فهو أيضا واحد من هذه الجهة
“Maka Ia adalah Satu… dan Ia pun tunggal dalam martabat-Nya sendiri. Maka Ia pun Satu dari sisi ini”. (Al-Farabi, Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, 32)
Al-Farabi mengingatkan kita bahwa tanpa visi transenden dan kesatuan nilai, negara hanyalah mesin birokrasi yang gagal menyentuh inti terdalam dari kemanusiaan. Politik adalah sebuah arsitektur peradaban yang fondasinya haruslah sekuat dan seabsolut kebenaran itu sendiri.
