ISLAM LIVE – Sebanyak 3,97 juta anak terindikasi tidak sekolah. Kendalanya beragam, mulai dari persoalan ekonomi, akses pendidikan, disabilitas, dokumen kependudukan, pekerjaan anak, pernikahan anak, hingga faktor sosial dan budaya. Kementerian Agama pun mengintegrasikan data madrasah untuk mencari akar masalah sekaligus memastikan mereka kembali mendapat pendidikan.
“Data harus menjadi pintu masuk untuk memahami kondisi anak secara utuh. Kita tidak ingin proses identifikasi berhenti pada pendataan, tetapi harus dilanjutkan dengan intervensi yang sesuai agar setiap anak memiliki kesempatan untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan,” kata Amien Suyitno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta, dilansir dari laman Kemenag, Jumat (25/9/2026).
Berdasarkan Dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September 2026, sekitar 3,97 juta anak terindikasi anak tidak sekolah. Karena kendalanya beragam, satu pendekatan tidak dapat digunakan untuk seluruh anak. Data yang lebih rinci dibutuhkan untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai.
Langkah integrasi dilakukan melalui Education Management Information System dengan Dashboard Anak Tidak Sekolah 2.0. Data madrasah akan dicocokkan dengan Dapodik dan data kependudukan untuk menghasilkan profil anak yang lebih lengkap dan terverifikasi.
Dashboard ATS 2.0 menggabungkan Dapodik, EMIS, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data dari berbagai sistem itu dipadankan berdasarkan identitas, lalu diklasifikasi, diverifikasi, dan divalidasi hingga menghasilkan data induk ATS terverifikasi.
“Ketika data sudah semakin kuat dan terverifikasi, tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan setiap temuan memiliki tindak lanjut. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor, karena akar persoalan ATS tidak selalu berada di sektor pendidikan,” kata Amien.
Integrasi EMIS membuat madrasah dan satuan pendidikan Islam menjadi bagian dari ekosistem nasional penanganan ATS. Temuan data nantinya dapat dihubungkan dengan satuan pendidikan, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah desa dan kelurahan sesuai kewenangan masing-masing.
Amien mengatakan madrasah harus mampu menyediakan ruang pendidikan yang lebih inklusif bagi anak dengan kondisi beragam. “Madrasah dan satuan pendidikan Islam harus menjadi bagian dari solusi. Kita perlu membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif sehingga anak-anak dengan kondisi yang beragam tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang,” pungkasnya.
Dengan integrasi tersebut, persoalan ATS mulai bergeser dari sekadar siapa yang tidak sekolah menjadi mengapa mereka tidak sekolah dan siapa yang harus bertindak. Tahap paling menentukan kini bukan lagi mengumpulkan data, melainkan memastikan setiap anak yang teridentifikasi memiliki tindak lanjut sesuai hambatan yang dihadapinya.
