Oleh: Ramdan Nugraha
ISLAM LIVE – Ditengah bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang masih sesak dengan asap hingga menyerang beberapa wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, juga gunung Anak Krakatau yang baru saja erupsi dan memproduksi abu vulkanik yang segera menyebar menutupi banyak daerah di Indonesia, pemerintah Indonesia rasanya selalu memiliki terobosan untuk tetap mencuri perhatian rakyat dalam berbagai bentuk dan cara, yang sejujurnya sangat kontraproduktif terhadap masalah negara yang sedang terjadi.
Pada tanggal 26 Agustus 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara resmi meluncurkan buku dengan judul “Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” yang menjadi bagian dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas. K.H. Anwar Iskandar (MUI) dan Prof. Dr. Noor Achmad (BAZNAS) secara resmi meluncurkan buku tersebut ke ruang publik.
Tidak lama berselang dari peluncurannya, buku ini segera mendapat respon yang tidak begitu positif dari masyarakat. Penyebabnya adalah, mulai bermunculan pernyataan sikap dari beberapa pihak yang merasa dirugikan karena nama mereka dicantumkan sebagai penulis (kontributor tulisan) di buku itu, yang faktanya tidak pernah menulis atau mengirimkan naskah kepada tim penyusun buku.
Tidak hanya satu tokoh, beberapa tokoh mulai bermunculan lebih banyak dan meminta agar ada yang mengklarifikasi mengapa nama mereka bisa tercantum sebagai kontributor tulisan dalam buku tersebut. Berbagai pendapat mulai muncul sebagai reaksi dari akrobat politik yang terlalu kuat tercium dari peluncuran buku ini.
Dalam pandangan saya, inisiasi peluncuran buku ini kemungkinan tidak berasal dari ide Prabowo langsung selaku presiden. Karena personal-branding Islami dengan cara yang, kalau meminjam istilah anak gen-z sekarang, KURENG dan bahkan cenderung dipaksakan ini, tidak grassroot-oriented sebagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terlepas berbagai permasalahan tata kelola kedua program itu dilapangan.
Sifat dari pemerintah sekarang, saya akui tidak begitu berbeda dengan gaya pemerintahan sebelumnya, yaitu adanya kecenderungan untuk menghomogenkan konstruksi pilar-pilar utama demokrasinya dibawah satu komando tegak lurus. Kritik satire disebut penghinaan terhadap pemerintah dan simbol negara, sedangkan kritik serius dianggap memiliki potensi makar atau kudeta inkonstitusional terhadap kekuasaan.
Maka masyarakat sipil akhirnya memiliki kesulitan untuk merawat demokrasi dengan fitrah keberagamannya, termasuk pada ide bernegara yang mestinya dipertengkarkan, bukan dibungkam atau dijerat hukum pidana menggunakan pasal-pasal yang sangat problematik.
Yang menjadi buruk dari semangat homogenitas ini adalah, hampir semua pihak menarik diri untuk menjadi oposisi karena dinilai tidak menguntungkan secara politik. Oleh sebab itu, semua pihak yang ingin memiliki koneksi langsung dengan lingkaran utama Presiden, melakukan praktik-praktik over-loyalty, atau kita sebut seni menjilat.
Kemunculan buku Islam Ala Prabowo ini adalah bagian praktik menjilat yang cukup ambisius dari sekelompok pihak yang tampak begitu ingin mencari dukungan dan posisi politik dengan cara-cara yang tidak sepatutnya, yaitu dengan secara sembarangan mencatut nama-nama besar tokoh pejabat publik yang diklaim sebagai kontributor tulisan untuk buku itu.
Sebagian tokoh mungkin memang punya intensi untuk sebatas menulis dan mengekspresikan personal interest mereka terhadap sosok Prabowo Subianto dengan menggunakan lensa keislaman mereka. Namun sebagian tokoh lain, bahkan merasa tidak pernah mengirim naskah apapaun, atau diminta untuk menulis apapun di buku itu.
Ternyata, menurut beberapa sumber kesaksian salah satu keluarga yang namanya dicatut sebagai salah satu kontributor tulisan, mengatakan bahwa nama-nama yang menjadi tim penyusun buku, pernah mendatangi sang tokoh dan melakukan wawancara yang sifatnya umum saja, namun mereka tidak menyangka jika hasil wawancara tersebut akhirnya dijadikan sebuah naskah dan menjadikan si tokoh sebagai kontributornya.
Fakta ini harus menjadi perhatian serius khususnya bagi Presiden dan lingkaran utamanya yang sudah sangat sering kecolongan dan melakukan blunder yang bahkan menciptakan society distrust yang semakin besar. Ruang kebebasan demokrasi kita hari ini tampaknya minus dengan kritik namun surplus dengan praktik-praktik menjilat yang sudah di level irasional paling buruk.
Sehingga tidak ada kebijakan yang mengalami tahapan analisis dan evaluasi serius dari luar pemerintah. Hasilnya tentu bisa mudah kita ukur dengan melihat MBG atau KDMP yang sebetulnya punya tujuan yang cukup baik, namun karena minus kritik dan evaluasi kebijakan, sehingga lebih banyak menimbulkan hal-hal yang merugikan, baik bagi masyarakat akar rumput maupun bagi citra pemerintah pusat itu sendiri.
Saya agak yakin bahwa Prabowo punya cukup data tentang organisasi atau pihak-pihak yang sedang berusaha merapat masuk menjadi bagian utama kekuasaan. Namun, dia tidak punya cukup data untuk melihat pola pendekatan (menjilat) yang dilakukan oleh para kelompok tersebut, yang malah menjadi bumerang untuk dirinya secara personal di mata publik.
Sekali lagi, lingkaran utama Prabowo Subianto sudah harus semakin jeli dan taktis menghadapi praktik-praktik yang KURENG dan tidak membanggakan akhir-akhir ini.
Kecuali Prabowo sendiri dan lingkarannya memang telah merasa memiliki seluruh elemen kuasa tanpa kecuali, sehingga blunder-blunder semacam diatas dianggap hal kecil yang tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap dirinya, elektabilitasnya, kekuasaannya, dan partai politiknya.
Ramdan Nugraha, Inisiator Civil Alliance for a Stable and Established Democracy (CASED)
