ISLAM LIVE – Di zaman modern, manusia bisa membeli rumah dengan utang tiga puluh tahun, membayar kebutuhan dengan kartu kredit, bahkan meminjam uang hanya lewat sentuhan jari. Sistem ekonomi global bergerak cepat di atas angka, bunga, dan keuntungan. Tetapi di tengah arus besar itu, Islam justru datang dengan pernyataan yang terdengar ganjil bagi dunia modern: riba diharamkan.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar hukum. Mengapa riba begitu keras dikecam? Apa sebenarnya yang rusak dari sebuah sistem yang tampak “menguntungkan” semua pihak?
Para ulama Islam menjelaskan bahwa larangan riba bukan berdiri sendiri. Ia lahir dari cara pandang tentang manusia, moralitas, dan tujuan ekonomi. Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan mesin dingin yang hanya mengejar laba. Ia harus tunduk pada nilai kemanusiaan.
Karena itu, Al-Qur’an tidak sekadar melarang riba. Ia juga membangun fondasi etika ekonomi. Salah satu prinsip paling penting terdapat dalam firman Allah swt:
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
“Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” (QS. Al-Baqarah: 279)
Kalimat pendek itu sesungguhnya seperti konstitusi moral dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada transaksi yang membuat satu pihak kaya dengan menghancurkan pihak lain. Tidak boleh ada keuntungan yang lahir dari penderitaan.
Di sinilah riba dianggap bermasalah. Sebab dalam praktiknya, riba sering membuat keuntungan mengalir hanya ke satu arah. Pemberi pinjaman terus bertambah kaya tanpa ikut menanggung risiko, sementara peminjam memikul tekanan sendirian. Ketika gagal membayar, bunga terus bertambah, utang membengkak, dan hidup perlahan kehilangan napas.
Rba pada akhirnya membunuh semangat kemanusiaan dalam masyarakat. Orang tidak lagi menolong karena empati, tetapi karena peluang keuntungan. Utang tidak lagi menjadi jembatan solidaritas, melainkan alat akumulasi modal.
Imam Ja’far ash-Shadiq as pernah ditanya mengapa Allah swt mengharamkan riba. Dalam sebuah riwayat beliau menjawab bahwa jika riba dilegalkan, manusia akan meninggalkan tradisi memberi pinjaman dengan tulus. Semua bantuan akan berubah menjadi transaksi. Semua relasi berubah menjadi hitung-hitungan laba.
Di titik ini, larangan riba ternyata bukan semata soal uang. Ia berbicara tentang hilangnya belas kasih.
Ekonomi modern sering mengklaim dirinya netral dan rasional, namun sejatinya, ia sudah terlepas dari moral. Dalam sistem materialistik, kata penulisnya, ukuran utama hanyalah keuntungan. Selama menghasilkan uang, hampir semua hal bisa dibenarkan.
Maka lahirlah paradoks dunia modern. Negara-negara yang berbicara tentang hak asasi manusia justru menjadi pemasok senjata terbesar dunia. Industri yang merusak generasi muda tetap dipertahankan karena menguntungkan. Perdagangan yang merusak moral terus berjalan selama pasar masih menyerap.
Dunia bisa berteriak soal kemanusiaan, tetapi diam ketika kepentingan ekonomi sedang bermain. Moralitas sering tunduk di bawah meja transaksi. Islam mengambil jalan berbeda. Dalam ekonomi Islam, keuntungan tidak boleh merusak manusia. Karena itu Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga aktivitas ekonomi yang menghancurkan masyarakat: perjudian, minuman keras, eksploitasi, dan perdagangan yang menumbuhkan kerusakan sosial.
Prinsipnya sederhana: ekonomi harus melayani manusia, bukan manusia menjadi korban ekonomi.
Al-Qur’an memberi arah yang sangat indah tentang cara memandang harta. Dalam Surah Al-Qashash ayat 77 disebutkan:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”
Ayat itu tidak memusuhi kekayaan. Islam tidak anti bisnis, tidak anti perdagangan, dan tidak memusuhi pertumbuhan ekonomi. Yang ditolak adalah ketika kekayaan berubah menjadi alat kerusakan.
Karena itu ekonomi Islam dibangun di atas keseimbangan: dunia dan akhirat, keuntungan dan etika, pertumbuhan dan kemanusiaan.
Surat Imam Ali bin Abi Thalib as untuk Malik Asytar
Salah satu bagian paling kuat dalam warisan politik Islam justru lahir bukan di medan perang, melainkan dari sebuah surat. Surat itu ditulis Imam Ali bin Abi Thalib as kepada Malik al-Asytar ketika ia diangkat menjadi gubernur Mesir. Berabad-abad telah berlalu, tetapi nasihat itu masih terasa seperti kritik untuk dunia modern hari ini—dunia yang sering mengukur keberhasilan negara hanya dari angka pertumbuhan, bukan dari nasib manusia kecil di dalamnya.
Dalam surat tersebut, Imam Ali tidak memulai pembicaraan tentang pajak, perdagangan, atau strategi kekuasaan. Beliau justru memulai dari mereka yang paling lemah. Kelompok yang biasanya dilupakan negara.
Beliau menulis:
«ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى»
“Takutlah kepada Allah dalam memperhatikan lapisan bawah masyarakat: kaum miskin, orang-orang yang membutuhkan, mereka yang hidup sengsara, dan orang-orang yang lemah.”
Kalimat itu terasa sederhana. Tetapi di tangan Imam Ali as, ia berubah menjadi fondasi moral pemerintahan. Penguasa, menurut beliau, bukan penjaga kepentingan elite, melainkan pelindung mereka yang tidak punya daya tawar.
Dalam surat ini, Imam Ali as menyebut berbagai lapisan masyarakat: tentara, hakim, pejabat, pedagang, ilmuwan, dan birokrat. Tetapi setelah semua itu, perhatian beliau justru tertuju kepada kelompok paling bawah—mereka yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan, yang suaranya tenggelam, yang sering tak tercatat dalam statistik keberhasilan negara.
Imam Ali bahkan memberi peringatan yang terasa sangat manusiawi: jangan sampai kesibukan besar negara membuat penguasa lupa pada penderitaan kecil rakyatnya.
Beliau menulis agar pemerintah menyediakan bagian khusus dari baitul mal dan hasil kekayaan negara untuk kaum lemah. Sebab, kata beliau, di antara mereka ada orang-orang yang tidak mampu datang mengadu; ada yang tertahan oleh rasa malu; ada pula yang terlalu lemah untuk memperjuangkan haknya sendiri.
Ini bukan sekadar anjuran sedekah. Ini konsep negara kesejahteraan yang dibangun di atas belas kasih.
Dalam surat itu terdapat kalimat yang sangat tajam: jangan sampai kemewahan dan kekuasaan membuat seorang pemimpin memalingkan wajah dari rakyat kecil. Imam Ali as memahami satu hal yang sering terulang dalam sejarah: kekuasaan mudah melahirkan jarak. Penguasa hidup di istana, sementara penderitaan rakyat hanya terdengar sebagai angka laporan.
Karena itu beliau meminta Malik al-Asytar menyediakan waktu khusus untuk bertemu langsung dengan rakyat kecil tanpa pengawal, tanpa protokol, tanpa rasa takut. Sebab keadilan sering mati justru ketika rakyat tak lagi bisa bicara.
Yang menarik, nasihat ini muncul dalam pembahasan tentang ekonomi dan riba. Seakan Imam Ali ingin mengatakan bahwa sistem ekonomi tidak bisa dipisahkan dari moralitas kekuasaan. Ketika ekonomi hanya dikuasai pemilik modal dan penguasa kehilangan empati, maka rakyat kecil akan menjadi korban pertama.
Di sinilah kritik Islam terhadap riba menjadi lebih luas daripada sekadar soal bunga pinjaman. Riba dianggap bagian dari sistem yang memperkaya yang kuat dan melemahkan yang rapuh. Dan Imam Ali as menawarkan lawannya: pemerintahan yang berpihak pada kelompok paling rentan.
Banyak negara berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi diam ketika kepentingan ekonomi sedang bermain. Banyak pemimpin memamerkan pembangunan, tetapi membiarkan rakyat kecil tenggelam dalam utang dan kemiskinan.
Imam Ali as justru membalik logika itu. Ukuran sebuah pemerintahan bukanlah megahnya bangunan atau besarnya kekayaan negara, melainkan bagaimana ia memperlakukan orang yang paling lemah.
Mungkin karena itulah surat kepada Malik al-Asytar dianggap sebagian ulama sebagai salah satu dokumen politik paling agung dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya berbicara tentang hukum, tetapi tentang hati.
Dan di tengah dunia modern yang sering memuja pertumbuhan ekonomi tanpa batas, surat itu terdengar seperti suara sunyi yang mengingatkan: negara tidak boleh kehilangan nurani.
Sebab ketika penguasa mulai sibuk menjaga pasar tetapi lupa menjaga manusia, saat itulah ketidakadilan perlahan tumbuh menjadi sistem.
Oleh karena itu, krisis terbesar manusia bukan kekurangan teknologi, melainkan hilangnya nilai moral dalam ekonomi. Ketika laba menjadi satu-satunya ukuran, maka manusia perlahan berubah menjadi angka.
Mungkin karena itulah Islam begitu keras terhadap riba. Sebab riba bukan hanya soal tambahan uang. Ia bisa menjadi simbol dari sebuah dunia yang kehilangan empati.
Dan ketika empati hilang dari ekonomi, yang tersisa hanyalah transaksi—tanpa hati.
