ISLAM LIVE – Relawan Jurnal Indonesia (RJI) mengusulkan perubahan tata kelola publikasi jurnal ilmiah di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan melalui penerapan konsep Diamond Open Access.
Melalui model tersebut, penulis tidak lagi dibebani biaya Article Processing Charge (APC). Sementara itu, biaya operasional jurnal ditanggung oleh perguruan tinggi atau komunitas akademik.
Usulan tersebut disampaikan dalam Simposium Nasional yang digelar bertepatan dengan peringatan satu dekade RJI dan Musyawarah Nasional (Munas) IV.. Selain itu, simposium tersebut diikuti lebih dari 150 peserta. Para peserta berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
“Penulis tidak harus membayar kepada jurnal. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh perguruan tinggi atau komunitas akademik sehingga memberikan akses yang lebih adil bagi seluruh peneliti,” ujar Chairman Relawan Jurnal Indonesia Arbain melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/07/2026).
Diamond Open Access Dinilai Lebih Adil
Menurut Arbain, model Diamond Open Access menjadi perspektif baru dalam publikasi ilmiah. Model tersebut juga direkomendasikan UNESCO. Selain itu, konsep tersebut dinilai mampu menciptakan sistem publikasi yang lebih adil dan inklusif. Arbain mengatakan biaya Article Processing Charge (APC) masih sangat beragam. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala bagi dosen dan peneliti saat mempublikasikan hasil riset.
Berdasarkan data RJI, sebanyak 1.206 jurnal di Indonesia tidak lagi membebankan APC kepada penulis. Oleh karena itu, RJI berharap pemerintah dapat memperbanyak jumlah jurnal yang menerapkan sistem tanpa biaya publikasi. Selain itu, kualitas jurnal nasional juga diharapkan terus meningkat agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Kemendiktisaintek Perkenalkan Program RINJANI
Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyatakan sejalan dengan semangat yang dibawa RJI. Menurut pemerintah, pembenahan tata kelola jurnal tidak hanya berkaitan dengan kualitas substansi ilmiah. Namun, pembenahan juga mencakup transparansi biaya publikasi.
“Pemerintah ingin memperbanyak jurnal yang berkualitas dan bereputasi, bukan sekadar menambah jumlah jurnal. Integritas akademik menjadi fondasi utama dalam seluruh proses publikasi ilmiah,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Samsuri.
Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek mulai memperkenalkan program RINJANI. Program tersebut menjadi skema dukungan bagi jurnal yang terus meningkatkan kualitasnya. Melalui program itu, pemerintah memberikan insentif agar biaya Article Processing Charge (APC) dapat ditekan. Selanjutnya, pembiayaan publikasi akan dilakukan secara bertahap oleh institusi atau perguruan tinggi.
“Pemerintah berharap ke depan biaya publikasi jurnal dapat ditanggung oleh institusi sehingga tidak lagi menjadi beban pribadi dosen maupun peneliti,” ujarnya.
