ISLAM LIVE – Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa dukungannya terhadap perjuangan Palestina tidak akan berubah meskipun muncul tekanan dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang meminta pencabutan larangan masuk bagi warga negara ‘Israel’.
Isu tersebut mencuat setelah beberapa legislator AS mengkritik kebijakan imigrasi Malaysia dan mengaitkannya dengan peluang peningkatan hubungan ekonomi serta kerja sama internasional.
Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri negaranya tidak akan ditentukan oleh tekanan politik dari negara lain.
“Permintaan itu sama sekali tidak masuk akal. Malaysia memiliki hak untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri dan kami tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu,” ujar Anwar Ibrahim, dikutip South China Morning Post, 23 Juli 2026.
Anwar menambahkan bahwa sikap Malaysia terhadap ‘Israel’ dilandasi komitmen mendukung hak-hak rakyat Palestina yang hingga kini belum terpenuhi.
“Posisi kami jelas dan konsisten. Selama hak-hak rakyat Palestina belum dipenuhi, kami tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan tersebut,” katanya.
Menurut laporan South China Morning Post dan Philippine Daily Inquirer, isu tersebut berkembang di tengah meningkatnya perhatian terhadap hubungan Malaysia dengan investor dan perusahaan teknologi asing. Sejumlah kelompok bisnis di Amerika Serikat disebut menghubungkan kebijakan Malaysia terhadap ‘Israel’ dengan iklim investasi dan perdagangan.
Meski demikian, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan imigrasi maupun sikap politiknya terhadap Palestina tidak dapat dinegosiasikan demi kepentingan ekonomi semata.
Hubungan Malaysia dan Amerika Serikat sejauh ini tetap berjalan baik di berbagai sektor, seperti perdagangan, investasi, pendidikan, dan keamanan regional. Namun, persoalan Palestina masih menjadi salah satu isu yang kerap memunculkan perbedaan pandangan antara kedua negara.
