ISLAM LIVE – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat terkait rencana pencarian lahan untuk pembangunan kantor baru. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan di Kantor Kejati Sumatera Barat, Padang, Rabu (5/8/2026).
Selain membahas penyiapan lahan, kedua pihak juga mendiskusikan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan sejak tahap awal pembangunan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan yang tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Seksi IV Kejati Sumatera Barat Ricko Za Musti mengingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar menyampaikan laporan perkembangan pembangunan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pengawasan hukum.
Menurut Ricko, pelaporan rutin menjadi instrumen penting untuk memantau pelaksanaan proyek sekaligus mengantisipasi potensi kendala maupun penyimpangan selama proses pembangunan berlangsung.
Koordinasi mengenai penyiapan lahan dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal sebelum pembangunan kantor baru dilaksanakan. Persiapan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses administrasi sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai rencana.
Pendampingan dari Kejati juga diarahkan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi. Dengan pengawasan sejak awal, pelaksanaan proyek diharapkan berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenhaj Sumbar berharap proses penyiapan lahan hingga pembangunan kantor baru dapat berjalan lancar sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang haji dan umrah.
