ISLAM LIVE – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat kebijakan perfilman nasional melalui tata kelola data yang transparan, akurat, dan berkelanjutan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga pertumbuhan industri film sekaligus mendorong investasi dan kolaborasi internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat menerima audiensi Cinepoint di Autograph Tower, Thamrin Nine, Jakarta, Kamis (23/07/2026).
“Kementerian Ekraf ingin ekosistem perfilman Indonesia semakin besar, berkualitas, dan berkelanjutan. Selain memperluas akses layar dan distribusi film nasional, tentu kami ingin memperkuat kebijakan berbasis data yang mampu mendorong investasi, diversifikasi konten, serta kolaborasi internasional yang membuat pertumbuhan industri film Indonesia dapat terus terjaga,” ujar Teuku Riefky.
Menurut Teuku Riefky, data industri yang lengkap akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Data tersebut juga menjadi dasar dalam merancang berbagai program pengembangan perfilman.
Data Cinepoint menunjukkan pangsa pasar film Indonesia melampaui 60 persen pada 2025.
Selain itu, sebanyak 15 film berhasil menembus satu juta penonton pada semester pertama 2026.
Jumlah tersebut melampaui rata-rata capaian industri pada tahun sebelumnya.
“Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan seperti pegiat ekraf, investor, platform data, hingga lembaga terkait lain sehingga memiliki visi yang sama dalam mengembangkan ekosistem perfilman Indonesia yang sehat serta kompetitif. Kalau datanya kuat, kebijakan akan semakin tepat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenekraf menjajaki kemitraan strategis dengan Cinepoint.
Kedua pihak juga menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU).
Kerja sama tersebut bertujuan mengembangkan infrastruktur data dan layanan analitik perfilman.
Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Kemenekraf Agus Syarip Hidayat mengatakan data Cinepoint akan menjadi dasar penyusunan program.
Data itu juga akan digunakan dalam perencanaan dan intervensi kebijakan.
“Bagi kami sebagai policy maker, tentu data-data dari Cinepoint akan sangat bermanfaat dan bisa menjadi dasar dalam perencanaan, penyusunan program, hingga intervensi kebijakan. Kami berharap ke depannya bisa bekerja sama dengan Cinepoint sebagai mitra data untuk membuat ekosistem perfilman nasional semakin kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Director dan Cofounder Cinepoint Vincent Putera memperkenalkan Cinepoint Pro.
Platform tersebut merupakan layanan analitik perfilman berbasis Software as a Service (SaaS).
Cinepoint Pro akan menyajikan data box office.
Platform itu juga memuat tren media sosial, performa pemasaran, demografi penonton, dan persebaran audiens.
“Cinepoint adalah platform data dan analitik untuk industri perfilman Indonesia. Kami mengembangkan Cinepoint Pro yang akan menghadirkan dimensi data berupa angka box office, pembicaraan sosial media terkait film tersebut, hingga variasi jumlah penonton dan lokasi yang coba dirangkum dalam platform nanti. Menteri Ekraf sudah sangat terbuka dan mendorong kerja sama dengan ide-ide yang bisa kita follow up lebih jauh lagi,” kata Vincent.
