ISLAM LIVE – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti kondisi darurat infrastruktur pendidikan di Indonesia. Dari 1,8 juta ruang kelas yang tercatat pada rentang 2014–2024, sekitar 1,3 juta di antaranya rusak.
“Hanya kira-kira 500.000 yang layak, atau tepatnya 466.000,” kata Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi X DPR RI, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Data itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kemendikdasmen TA 2027. Fikri merupakan legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari dapil Jawa Tengah IX.
Ia meminta pengawasan ketat terhadap anggaran revitalisasi Rp5 triliun yang telah dikembalikan. Menurutnya, penguatan pemantauan revitalisasi sarana prasarana diperlukan agar sekolah dengan kondisi rusak dan tidak layak dapat segera ditangani.
Selain infrastruktur, Fikri mendesak kesejahteraan pendidik tidak hanya difokuskan pada guru sekolah negeri. Ia menuntut afirmasi nyata bagi guru swasta dan tenaga kependidikan.
“Ini guru sudah diperhatikan, tetapi masih di sekolah negeri. Selanjutnya, bagaimana caranya advokasi atau afirmasi pada guru di sekolah swasta,” ujarnya.
Fikri juga menyoroti tenaga kependidikan yang kerap terpinggirkan dalam pembahasan kesejahteraan. “Isunya juga guru. Sementara sudah lama kita diskusi tidak hanya guru, tetapi tenaga kependidikan. Dirjennya juga namanya GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan,” tegasnya.
Terkait wacana Presiden yang akan menggratiskan sekolah dari SD hingga perguruan tinggi, Fikri merespons positif dengan catatan kritis. Ia mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pendidikan dasar gratis, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta.
Menurutnya, dengan anggaran pendidikan yang kini mencapai Rp820 triliun, negara sangat mampu merealisasikan amanat tersebut. Program Wajib Belajar 13 Tahun yang dianggarkan Rp31,8 triliun pada TA 2027 diharapkan menopang kebijakan itu.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Fikri menyetujui tambahan anggaran bagi Kemendikdasmen. “Dengan mengucap Bismillahirrahmānirrahīm, Fraksi PKS setuju Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu Rp61,1 triliun mendapat tambahan Rp28 triliun menjadi Rp89,1 triliun, dengan rincian Rp23 triliun untuk realisasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan Rp5 triliun untuk tambahan revitalisasi sarpras pendidikan,” pungkasnya.
