ISLAM LIVE – Program pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp302 triliun. Namun, pelaksanaannya tidak akan langsung diterapkan menyeluruh. Badan Anggaran DPR lebih dulu menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan pilot project.
“Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun,” kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (25/9/2026).
Tahap awal tersebut diprioritaskan bagi jenjang SD dan SMP, dengan wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, menjadi sasaran yang direkomendasikan. “Yang Rp5 triliun khusus pilot project. Rekomendasi Banggar, prioritasnya di daerah 3T,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut Said, pilot project diperlukan untuk memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan tata kelola program. Langkah itu dilakukan sebelum pendidikan gratis diperluas ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
Ia menargetkan pelaksanaan pendidikan gratis secara lebih luas mulai direalisasikan pada 2028. Cakupannya tetap dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran negara. “Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap,” ujarnya.
Said memperkirakan pada tahap awal pemerintah dapat memberikan sekitar 60 hingga 75 persen penerima manfaat pada 2028. Selanjutnya, cakupan program dapat diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.
Selain besarnya kebutuhan anggaran, Said mengingatkan pemerintah memperhitungkan perubahan kebijakan dalam pengelolaan tenaga pendidik. Salah satunya terkait rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke pemerintah pusat yang akan berdampak terhadap pola penyusunan APBN.
Untuk pendidikan tinggi, skema kuliah gratis masih perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan memanfaatkan atau memperluas program Kartu Indonesia Pintar. “Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa,” katanya.
Ia menjelaskan, angka Rp302 triliun masih berupa proyeksi awal. Pemerintah dan DPR masih perlu menghitung kebutuhan biaya per siswa serta menentukan cakupan sekolah yang akan masuk program pendidikan gratis. Perhitungan itu juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta. “Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif,” pungkasnya.
