ISLAM LIVE – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menempuh seluruh jenjang pendidikannya di lembaga negeri, dari SD hingga doktor. Pengalaman itu menjadi dasar dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” kata Yuddy Chrisnandi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Jumat (25/9/2026).
Menurut Yuddy, biaya pendidikan saat itu masih terasa ringan bagi orang tua dibandingkan sekolah swasta. Meski demikian, ia menilai menjalaninya tetap tidak mudah dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Yuddy memiliki pengalaman di pemerintahan dan diplomasi. Selain pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2014–2016, ia menjadi Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021.
Menurutnya, beban biaya pendidikan masih menjadi persoalan bagi banyak keluarga, terutama kelas menengah dan bawah. Karena itu, perdebatan mengenai anggaran dinilainya wajar, tetapi tidak semestinya menjadi alasan menunda kebijakan.
Bagi Yuddy, kuncinya terletak pada arah politik anggaran. “Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” jelasnya.
Untuk pembiayaan, Yuddy berpandangan APBN masih dapat menopang program tersebut. Pemerintah, menurut dia, bisa melakukan efisiensi dan refocusing sejumlah program pembangunan tanpa harus bergantung pada dana sitaan aset hasil korupsi.
Ia mendorong gagasan itu mulai dijalankan pada tahun anggaran 2027 dengan pola bertahap. Prioritas awal sebaiknya diberikan kepada sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah termiskin, terutama desa-desa. “Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” jelas Yuddy.
Menurut Yuddy, kebijakan itu sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara. Ia juga mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan negeri maupun yang diselenggarakan masyarakat. Ia berharap pelaksanaannya disiapkan melalui tahapan matang dan tata kelola yang akuntabel.
