ISLAM LIVE – Sanksi sejumlah negara Barat terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki disebut belum banyak memengaruhi pilihan politik pemilih Israel menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Sejumlah analis menilai isu keamanan dan rekam jejak pemerintahan lebih menjadi pertimbangan pemilih dibandingkan tekanan internasional terkait permukiman.
Inggris, Prancis, Kanada, dan sejumlah negara lain sebelumnya mengambil langkah pembatasan terkait aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut memicu penolakan dari sejumlah pejabat Israel, termasuk Menteri Luar Negeri Gideon Saar yang menuduh Inggris berupaya mencampuri pemilu Israel. Presiden Isaac Herzog juga menyebut sanksi tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap proses demokrasi Israel.
Namun, analis politik Israel Ori Goldberg mengatakan isu legalitas permukiman tidak banyak menjadi perhatian pemilih. Menurutnya, sentimen terhadap tekanan dari luar negeri lebih mudah diterima melalui pandangan politik yang sudah ada dibandingkan mengubah sikap pemilih terhadap persoalan permukiman.
Michael Koplow, kepala kebijakan di Israel Policy Forum, mengatakan blok pendukung pemerintah dan oposisi cenderung telah terbentuk kuat. Menurutnya, sanksi terkait permukiman tidak menjadi isu yang kemungkinan besar membuat pemilih berpindah dari satu blok politik ke blok lainnya.
Sosiolog Israel Yehouda Shenhav-Shahrabani menyebut keamanan menjadi pertimbangan utama ketika pemilih ditanya mengenai faktor yang menentukan pilihan mereka. Ia juga menilai normalisasi permukiman dalam wacana politik Israel serta kecenderungan memandang tekanan eksternal sebagai bagian dari narasi anti-Israel turut memengaruhi cara isu tersebut diterima di dalam negeri.
