ISLAM LIVE – Isu mengenai rencana kebijakan pajak sepeda sempat ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Meski Kementerian Perhubungan telah membantah kabar tersebut, sejarah mencatat bahwa sepeda memang pernah menjadi objek pajak di Indonesia, bahkan pemiliknya dapat dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pajak sepeda diberlakukan oleh pemerintah daerah dengan jumlah besar yang berbeda-beda di setiap wilayah. Setelah membayar pajak, pemilik sepeda akan menerima emblem berbahan logam yang wajib dipasang pada badan sepeda sebagai tanda telah memenuhi kewajibannya.
Sepeda yang tidak memiliki emblem menjadi sasaran razia aparat.
Menurut catatan sejarah, pemilik sepeda yang kedap air dan belum membayar pajak dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari denda, penyertaan sepeda, hingga hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada masa kolonial Belanda. Sistem sepeda pajak masih dipertahankan pada masa pendudukan Jepang, berlanjut pada era Orde Lama, hingga Orde Baru. Selain sepeda, objek pajak juga mencakup becak, andong, bahkan pedati di beberapa daerah.
Memasuki era Orde Baru, tanda bukti pembayaran pajak berubah dari emblem logam menjadi stiker kertas yang dibagikan melalui ketua RT maupun RW. Masyarakat mengenal tanda tersebut dengan sebutan peneng atau plombir, yang berasal dari istilah Belanda penning .
Kebijakan sepeda pajak akhirnya dihapus setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sejak saat itu, sepeda tidak lagi menjadi objek pajak daerah sebagaimana kendaraan bermotor.
